Istana ingin 'mengamputasi' isu reshuffle kabinet

Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Senin (6/7), menyampaikan bahwa teguran keras yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet beberapa waktu lalu direspons cepat oleh Kabinet Indonesia Maju untuk terus berpacu dan mempercepat program Pemerintah.

Bahkan, Mensesneg menyebut langkah reshuffle atau perombakan kabinet sebagaimana dikemukakan Presiden dalam pidatonya itu tak lagi relevan.

“Teguran keras tersebut punya arti yang signifikan dan dilaksanakan secara cepat oleh kabinet. Tentu saja dengan progres yang bagus ini isu reshuffle tidak lagi relevan sejauh bagus terus. Sekarang ini sudah bagus dan semoga bagus terus,” ujar Mensesneg Pratikno, di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, kemarin.

Menanggapi pernyataan Mensesneg tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai istana ingin 'mengamputasi' spekulasi isu reshuffle kabinet.

"Agar tak ada lagi yang mengaitkan amarah Jokowi dengan reshuffle. Suka tak suka kemarahan Jokowi secara alamiah mengganggu psikologis menteri dalam bekerja," kata Adi dihubungi Alinea.id, Selasa (7/7). 

Siapa pun, sambung pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah ini, pasti tertekan bekerja di bawah ancaman pemecatan.

Di sisi lain, jelas Adi, pernyataan Mensesneg akan berdampak pada persepsi kurang baik ke istana. "Terutama soal komunikasi ke publik. Satu panggung tapi bunyi speaker-nya berbeda dalam waktu yang berdekatan. Apa mungkin dalam waktu sekejap kerja menteri langsung oke setelah dimarahi Presiden. Kan tak perlu ahli untuk menilai seperti itu. Orang awam pun bisa ngerti," bebernya.

Ditanya soal apakah Presiden kesulitan membidik siapa pembantunya yang akan direshuffle, Adi menjawab tak mudah dan dilematis.

"Dilematis akut. Satu sisi menterinya belum setahun kerja, dan selama ini selalu dibanggakan. Sisi lainnya mengkalkulasi potensi kegaduhannya," tutupnya.