Jadi penasihat kampanye, kerja JK dipastikan tak terganggu

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) didaulat menjadi ketua dewan penasihat tim kampanye nasional Jokowi-Maruf Amin, bersama beberapa tokoh nasional lainnya. Penunjukan JK dijamin oleh Sekjen Nasdem Jhonny G Plate, tidak akan menganggu kinerjanya sebagai cawapres. Khususnya, saat Jokowi melakukan cuti kampanye. 

"Tentu faktor itu sudah diperhatikan (oleh Koalisi Indonesia Kerja atau KIK), Pak JK tidak sebagai tim ketua kampanye nasional, tapi sebagai tim penasihat, dan tentu tidak akan menyita waktu banyak," kata Plate di Hotel Orion, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Senin (13/8). 

Nantinya JK hanya menyampaikan poin-poin kebijakan saja, tidak sampai mengganggu tugasnya, saat Jokowi sedang cuti kampanye. Pernyataan Plate ini didasarkan atas komitmen JK untuk terus berkonsentrasi melaksanakan tugas pemerintahan nasional hingga purna jabatan.

Ia menyebut, cuti Jokowi sendiri hanya memakan waktu beberapa hari saja. Hal tersebut diamini Sekjen PKB Abdul Kadir Karding yang menjelaskan posisi dewan penasihat sifatnya simbolik saja. Mereka hanya memberikan saran-saran strategis.

"Beliau tidak perlu turun, yang bekerja keras itu ketua tim kampanye dan timnya. Seperti wakil, sekretaris, korwil itu yang kerja. Kalau ketua penasihat itu simbolik. Ini harus tahu bedanya," sebutnya lagi.

Di sisi lain, penunjukan JK sendiri masih berupa usulan, belum dilegitimasi lewat surat keputusan (SK).

Sebagai Informasi, sekjen koalisi pendukung Jokowi telah menetapkan kamerad kampanye Jokowi. Selaku ketua tim penasihat JK. Lalu wakil tim kampanye nasional ada lima orang, yakni Lodewijk Paulus (sekretaris jenderal DPP Partai Golkar), Johny G Plate (sekretaris jenderal DPP Partai Nasdem), Arsul Sani (sekretaris jenderal DPP PPP), Abdul Kadir Karding (sekretaris jenderal DPP PKB), serta Herry Lontung Siregar (sekretaris jenderal DPP Partai Hanura).

Kemudian, sekretaris tim kampanye nasional, yaitu Hasto Kristiyanto (sekretaris jenderal DPP PDI Perjuangan). Didampingi wakil sekretaris Ahmad Rofik (sekretaris jenderal DPP Partai Perindo), Verry Surya Hendrawan (sekretaris jenderal DPP PKPI), dan Raja Juli Antoni (sekretaris jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia).

Sementara, bendahara dipegang Agus Gumiwang Kartasasmita (wakil ketua umum DPP Partai Golkar), di dampingi beberapa tokoh lainnya.