Jatah kursi menteri PDI-P diserahkan ke Megawati

Jika partai koalisi Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sudah terang-terangan menagih jatah kursi menteri, lain halnya dengan PDI Perjuangan (PDI-P) yang masih malu-malu meminta kursi menteri. PDI-P mengaku belum menentukan kadernya yang diajukan duduk di kabinet. 

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Zuhairi Misrawi mengaku, belum memikirkan posisi-posisi menteri apa yang akan diincar. Soal posisi menteri, partai menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Zuhairi menegaskan, Presiden Joko Widodo punya hak prerogatif untuk menentukan menteri termasuk yang pas untuk PDI-P. Dia juga meyakini, ketua umum akan memilih kader terbaik untuk mengisi kabinet periode kedua Joko Widodo.

"Kami mempercayakan kepada presiden karena hak prerogatif. Jadi beliau dan ibu ketua umum akan memilih kader terbaiknya untuk mengisi posisi di kabinet," kata Zuhairi Misrawi pada Sabtu (6/7).

Zuhairi menyebut pembicaraan soal jatah menteri dinilai tidak etis. Pasalnya, sebagai partai ideologis, PDI-P punya beban moral lebih dibanding partai lainnya untuk menjaga tatanan sosial kemasyarakatan.

Tantangan ke depan, kata Zuhairi, bagaimana nilai pancasila hadir dalam kebijakan pemerintah.

"Jadi memang tidak etis kalau PDI Perjuangan membincang soal jatah jatah menteri karena tugas yang diemban jauh lebih berat dari dari apa sekedar bagi-bagi kekuasaan," kata dia.

Namun demikian, PDI-P mengklaim punya stok kader yang baik dari berbagai latar belakang. Jika diminta untuk mengisi di kementerian, Zuhairi mengaku PDI-P sudah menyiapkan kader terbaiknya.

"Partai Kami sekarang sedang dalam kondisi panen kader-kader terbaik dari berbagai sektor. Ada yang berasal dari pertanian, jadi kami punya bila kementerian-kementerian memerlukannya, kami siap mengisi," ucap dia.

Sementara itu, Golkar juga masih malu-malu menentukan menteri. Politikus Golkar Meutya Hafid menegaskan, partai pohon beringin memberi keleluasaan pada Jokowi untuk mempertimbangkan posisi pemerintah di kabinet Jokowi.

Sebagai partai tiga besar, Meutya yakin persoalan itu akan menjadi pertimbangan presiden saat menyusun kabinetnya. Meutya menambahkan, Golkar merupakan kekuatan politik kedua di legislatif. Sehingga faktor ini juga akan menjadi pertimbangan terkait posisi untuk Golkar.

"Golkar akan ikut. Beliau (Jokowi) paling paham soal hitung-hitungannya, beliau paling paham orangnya. Golkar menyerahkan kepada presiden kemudian mengatur bagaimana peran Golkar di kabinet," kata mantan jurnalis tersebut.

Saat ditanya apakah Golkar akan memperjuangkan kursi lebih dari PKB, dia hanya menjawab diplomatis. "Ya kira-kira demikian," kata Meutya .