sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Jawa Tengah masih jadi Kandang Banteng?

Pilkada Jawa Tengah 2018 mendatang akan menjadi tolok ukur kontestasi politik, setelah PDI Perjuangan tumbang di Pilkada DKI dan Banten.

Dede Suryana
Dede Suryana Rabu, 01 Nov 2017 18:46 WIB
Jawa Tengah masih jadi Kandang Banteng?
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 882.418
Dirawat 138.238
Meninggal 25.484
Sembuh 718.696

TIDAK seperti Jawa Barat dan Jawa Timur yang sudah memiliki bakal calon gubernur, Jawa Tengah masih belum jelas siapa yang bakal maju pada hajat lima tahunan serentak 2018 mendatang. 

Di Jawa Barat, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Deddy Mizwar, masing-masing sudah diusung oleh beberapa parpol. Demikian pula Jawa Timur, nama Khofifah Indar Parawansa dan Syaifullah Yusuf juga sudah mendapat dukungan dari beberapa parpol.

Sementara di Jawa Tengah, belum ada yang mengerucut ke salah satu kandidat. Misalnya dari Partai Gerindra, ada Ferry Juliantono dan Sudirman Said, dari PDIP, selain petahana muncul nama-nama, seperti Musthofa (Bupati Kudus), Wardoyo Wijaya (Bupati Sukoharjo), Sunarna (mantan Bupati Klaten), dan Lestariyono Loekito.

Menurut pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang, Suryanto, Gubernur Jateng Ganjar Pranowomemiliki peluang paling besar. Selain sangat dikenal publik Jateng, nama Ganjar sering disebut-sebut sebagai orang yang terlibat kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan sudah beberapa kali dipanggil kejaksaan untuk menjadi saksi sehingga menjadi pertaruhan yang harus dipertimbangkan secara matang.

"Jawa Tengah adalah basis terbesar PDI Perjuangan. Apabila sampai mengalami kekalahan pada pilkada mendatang, habislah kepercayaan publik Jateng terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut," ujarnya seperti dilansir Antara, Rabu (1/11).

Kekalahan PDI Perjuangan di Banten dan DKI Jakarta, kata dia, menjadi petunjuk partai ini tidak mampu menjaga aspirasi atau hajat hidup wong cilik konstituennya. Koalisi partai-partai dibangun berdasar kepentingan politik sesaat, sifatnya sangat elitis dan tak membumi. Para elite terkesan tak berempati dengan kehendak rakyat.

Suryanto menjelaskan, kekalahan PDIP di beberapa pilkada lalu menjadi pil pahit yang harus dievaluasi serius. Jika PDI Perjuangan tidak bisa belajar dari kekalahan pilkada di DKI Jakarta dan Banten, pada pilkada mendatang PDIP akan terjungkal menelan kekalahan. 

Sponsored

"Untuk bisa mengambil pelajaran dari dua provinsi bersebelahan tersebut, setidaknya membutuhkan kemampuan untuk menganalisis faktor-faktor kekalahan di DKI dan Banten," imbuhnya.

Isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dan isu Partai Komunis Indonesia (PKI) yang diembuskan oleh lawan politik, menurut Suryanto,  beberapa kali menimpa PDI Perjuangan baik di tingkat pemilihan presiden pada tahun 2014 hingga pilkada pada tahun 2015.

Seperti yang menimpa Ahok-Djarot di Jakarta dan Rano-Embay di Banten di Pilkada 2017. Ahok-Djarot diserang isu SARA karena Ahok triple minoritas (keturunan Tionghoa, Kristen, dan pendatang dari Bangka Belitung) di DKI, sementara Rano dituding keturunan PKI.

Faktor isu, sambung dia, bukanlah satu-satunya faktor kekalahan dua banteng. Tetapi faktor ini memiliki pengaruh besar terhadap kekalahan kedua pasangan. 

Faktor lainnya, adalah mesin politik yang tidak bekerja efektif. Struktur partai dan sukarelawan bekerja tetapi tidak efektif mencapai target karena kinerja mesin tersebut bekerja dengan performa yang bersifat konvensional, sementara dinamika masyarakat sudah demikian pesat. Misalnya, sekadar memberikan bantuan material, tidak mengubah mindset pemilih.

Tidak gigihnya mesin politik lebih karena kegagalan partai melakukan semacam transfer ideologi kepada struktur paling bawah dan struktur sukarelawan.

Kedua, faktor komunikasi politik cagub dan cawagub yang cenderung buruk dan menjadi beban mesin politik. Hal ini menyebabkan mesin politik tidak fokus mencapai target dukungan pemilih, tetapi sibuk melakukan pembelaan atau klarifikasi terhadap komunikasi politik cagub-cawagub.

Komunikasi politik yang dilakukan, menurut dia, juga tidak berbasis hasil riset sosiologis, yakni perilaku masyarakat dan budaya masyarakat setempat memiliki pakem-pakem budaya komunikasi tertentu yang sangat kultural dan natural.

"Dalam konteks ini, PDI Perjuangan seharusnya mampu menegaskan diri sebagai leading party dan pendukung utama pemerintahan. Maka, saatnya partai ini menyokong pemerintah agar berkomitmen pada penegakan hukum dan keadilan," ujar dia.

"PDI Perjuangan harus menunjukkan kebersamaan dan empati terhadap umat Islam dan komunitas-komunitas. Mungkin dengan cara itu, PDI Perjuangan bisa meyakinkan kembali kepercayaan rakyat."

Ketiga, faktor tokoh yang dicalonkan. Logika politik wong cilik yang meniscayakan pemimpin organik partai berideologi nasionalis itu berasal dari aspirasi wong cilik struktur terendah partai, tidak dihiraukan elite PDI Perjuangan sehingga terjadi perbedaan antara keinginan wong cilik dan elite PDI Perjuangan dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur.

Kasus Jakarta dan Banten, kata dia, adalah fakta yang tidak bisa dibantah bagaimana perbedaan aspirasi itu begitu tajam antara DPD dan DPP. 

Dampaknya, mesin politik partai sampai tingkat yang paling bawah tidak nyambung (tidak memiliki political chemistry). Pada saat yang sama cagub dan cawagub gagal melakukan semacam counter opini terhadap image yang dicitrakan lawan politik karena kesulitan membangun citra dengan performanya sebagai petahana yang memiliki kinerja bagus.

"Karena itu, harus dipastikan calon yang diusung memiliki integritas yang bagus, tidak punya catatan merah, atau tak punya bermasalah dengan hukum dan tak melanggar etika atau norma. PDI Perjuangan sebagaimana disebutkan oleh pengurusnya adalah partai ideologi dan nasionalis, PDI Perjuangan memang tidak menonjolkan citra, tetapi lebih pada kinerja," tutupnya.

Berita Lainnya