Jelang vaksinasi, anggota Komisi IX DPR: Izin edarnya keluar kapan?

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengimbau Bandan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tetap independen menjaga integritas menyusul belum dikeluarkannya emergency use authorization (EUA) oleh badan tersebut, jelang bergulirnya program vaksinasi.

"Kalau memang belum selesai, selesaikan saja dulu dengan baik," ujar Saleh dalam rilisnya, Rabu (6/1).

Untuk itu, politikus PAN tersebut mendesak Menteri Kehatan segera berkoordinasi dengan BPOM. Pasalnya, jelas Saleh, vaksinasi tidak mungkin dilakukan saat izin edar daruratnya belum disetujui.

"Kalau sudah ditetapkan vaksinasi perdana tanggal 13 Januari, lalu izin edarnya keluar kapan? Apakah sudah ada kepastian akan dikeluarkan sebelum tanggal 13 itu?," ungkapnya.

Meski demikian, Saleh mengapresiasi keputusan pemerintah untuk melakukan vaksinasi perdana pada 13 Januari. Terlebih, Presiden Jokowi akan divaksin perdana.

"Tentu, akan menjadi simbol bahwa vaksin yang disuntikkan benar-benar aman," tuturnya.

Menurutnya, BPOM memiliki peran penting terkait mutu, manfaat, dan keamanan vaksin Covid-19. Dia meyakini Presiden Jokowi pasti menunggu dikeluarkan EUA oleh BPOM tersebut.

"Sebagai penerima vaksin perdana, Presiden pasti akan mengikuti semua aturan yang ada," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan proses vaksinasi Covid-19 akan dimulai pekan depan. Presiden juga menyampaikan bahwa dalam dua hari terakhir vaksin sudah didistribusikan ke daerah.

Sebanyak 5,8 juta dosis di antaranya didistribusikan pada Januari, 1,4 juta dosis vaksin pada Februari, dan 13,3 juta dosis vaksin pada Maret.

Presiden Jokowi mengungkapkan vaksin Covid-19 tersebut telah dipesan atau firm order.

“Dari Sinovac 3 juta dosis, ditambah 122,5 juta lebih dosis sudah dipesan. Kemudian dari Novavax sebanyak itu 50 juta dosis, dari COVAX/Gavi sejumlah 54 juta dosis, dari AstraZeneca 50 juta dosis, dan dari Pfizer sejumlah 50 juta dosis vaksin,” ujarnya dalam Rapat Terbatas Penanganan Pandemi Covid-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi, Rabu (6/01).