Kongkalikong elite, Jokowi didesak copot menteri yang mendorong isu tunda pemilu

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot para menteri yang mendorong perpanjangan jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024. Menurut Kontras, wacana tersebut bentuk kongkalikong politik antar elite. Hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sebab dilakukan oleh pejabat publik dalam struktur pemerintahan. 

"Bahkan kami mencurigai bahwa wacana ini datang dari sekeliling istana dalam hal ini kabinet kerja. Eskalasinya pun menyasar untuk memobilisasi struktural bawah dalam pemerintahan seperti halnya kepala desa," ujar Wakil Koordinator Kontras, Rivanlee Anandar dalam keterangan pers, Sabtu (9/4). 

Rivanlee mengatakan, selain terstruktur, konsolidasinya pun dilakukan dengan sangat sistematis. Alasannya dapat dilihat dari perencanaannya dan mobilisasi terlihat secara matang. 

"Langkah dan alurnya nampaknya disusun begitu rapih. Kami menduga wacana ini juga akan berlangsung masif dan menyeluruh di daerah di seluruh Indonesia secara diam-diam," tegas dia.

Menurut Rivanlee, wacana yang digulirkan ini juga menegaskan wujud legalisme autokratik. Praktik ini, sebut Rivanlee, sangat berbahaya, sebab negara mengarah pada rezim otoritarian, tetapi masih seakan-akan menggunakan cara yang demokratis. 

"Begitu sulit untuk mengidentifikasi langkah yang diambil merupakan sebuah penyimpangan, sebab watak otokrasi tersebut telah dilegalisasi oleh sejumlah instrumen hukum nasional," ujarnya.

Atas dasar itu, Rivanlee menegaskan, pihaknya menolak seluruh wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu lewat berbagai metode seperti halnya amandemen UUD 1945. Hal tersebut bisa dilakukan secara konkret oleh Presiden Jokowi dengan mencopot menteri yang terus menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. 

"Selain itu, seluruh pihak utamanya elite dan partai politik harus berhenti menggulirkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan ini," pungkas dia.

Sebelumnya, dalam sidang kabinet paripurna, Rabu (6/4), Jokowi melarang para menterinya tidak berbicara tentang isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi meningatkan para menteri untuk tidak menimbulkan polemik, namun harus fokus bekerja.

Kendati begitu, Jokowi tidak tegas menyampaikan sikapnya perihal penundaan pemilu dan perpanjangan jabatannya menjadi tiga periode. 

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto menegaskan, isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode masih sebatas wacana. Menurutnya, tidak ada aturan yang melarang seorang warga negara berwacana secara politik.