Jokowi diminta jangan main mata soal pemilihan Ketum Golkar

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan sebaiknya Presiden Jokowi bersikap netral dalam menyikapi pertarungan antara Airlangga Hartarto dengan Bambang Soesatyo dalam perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar.

Pasalnya, kata Adi, jika Jokowi main mata dengan salah satu kandidat justru akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Bukan tidak mungkin, pihak yang kalah dalam perebutan kursi ketua umum Golkar bakal mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi selama lima tahun yang akan datang. 

“Jokowi harus di tengah. Ini penting untuk mengamankan dukungan Golkar terhadap Jokowi. Kalau sampai Jokowi terkesan main mata, katakanlah ke Airlangga dan dia menang, maka gerbong Bamsoet bakal bereaksi,” kata Adi di Jakarta padam Rabu (31/7).

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengklaim hampir seluruh organisasi masyarakat atau ormas dan sayap partai mendukung Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, menjadi Ketua Umum Partai Golkar di periode berikutnya. Tak hanya itu, dukungan juga mengalir dari DPD di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota.

“Seluruh DPD Partai Golkar di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta ormas dan sayap partai sudah hampir 90% mendukung Airlangga sebagai petahana. Itu berdasarkan deklarasi dari dukungan DPD I dan DPD II, dan sekarang tinggal 4 provinsi lagi,” kata Dedi di kantor DPD Golkar DKI Jakarta di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (1/7).

Pada penyelenggaraan Musyaearah Nasional atau Munas Golkar, pemilik suara pada pemilihan ketua umum di antaranya berasal dari DPD tingkat I atau Provinsi yang berjumlah 34 kepengurusan. Kemudian  DPD Tingkat II atau Kabupaten/Kota yang memiliki sekitar lebih dari 500 kepengurusan. 

Selain DPD, tiga organisasi pendiri Partai Golkar yakni Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro), Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) juga memilik hak suara dalam pemilihan tersebut.

Dedi mengakui ada gejolak menjelang Munas Golkar kali ini. Penyebabnya karena ada pertarungan Airlangga Hartarto dengan Bambang Soesatyo dalam merebut kursi ketua umum partai. Namun demikian, Dedi optimistis dalam munas nanti tak akan diwarnai perpecahan seperti yang terjadi pada Munas Golkar 2014.

Ketika itu, perebutan kursi ketua umum antara Abu Rizal Bakrie dan Agung Laksono memanas lantaran keduanya  memiliki visi berbeda. "Saat itu Abu Rizal keukeuh dukung Prabowo-Hatta dan Agung Laksono mendukung Jokowi-JK, saat ini internal Golkar ada kerinduan Munas tak menjadi ajang konflik politik yang terbuka karena itu merugikan Golkar berdasarkan sejarah," katanya

Menurutnya, perpecahan dapat diminimalisir karena kedua kandidat, baik Airlangga maupun Bamsoet memiliki visi yang sama, yakni dalam pemerintahan sama-sama mendukun Presiden Joko Widodo. Kader Partai Golkar saat ini pun, disebut Dedi, cenderung menghindari konflik internal.  

"Jadi tak akan mungkin terjadi (perpecahan), karena frekuensinya sama, mendukung pemerintahan saat ini,” kata Dedi.