logo alinea.id logo alinea.id

Jokowi diminta tutup pintu bagi oposisi  

Masuknya kader kubu oposisi ke kabinet potensial memecah belah koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Selasa, 08 Okt 2019 19:11 WIB
Jokowi diminta tutup pintu bagi oposisi  

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memberikan jatah kursi di kabinet untuk kubu oposisi. Menurut dia, masuknya kader parpol oposisi di kabinet Jokowi potensial merusak soliditas di kalangan parpol pendukung pemerintah. 

"Ada manuver dari parpol pendukung dan ada lobi-lobi politik sehingga ada dilema dalam konstruksi politik Jokowi. Jadi, kesolidan pendukung Jokowi saya lihat renggang pasca ditetapkan sebagai pemenang," ungkap Cak Nanto, sapaan akrab Sunanto dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).

Menurut Cak Nanto, seharusnya Jokowi tak lagi memikirkan urusan kontrak dan kompromi politik. Apalagi, Jokowi tidak punya beban politik lagi di periode pemerintahannya yang kedua. 

Di sisi lain, lanjut Sunanto, pemerintah juga butuh oposisi yang kuat. "Jika tidak ada oposisi, kemungkinan Pak Jokowi akan berhadapan dengan rakyatnya yang memiliki kekuatan kelompok yang akan melakukan demonstrasi jalanan. Ini yang harus diperimbangkan juga," tuturnya. 

Ihwal jatah kursi kabinet, Cak Nanto menyarankan agar parpol pendukung Jokowi juga tidak lagi 'berkelahi' merebutkan jabatan. "Seharusnya mereka (parpol pendukung) sudah punya cara membagi porsi kekuasaan terhadap para pendukung 02," jelas dia. 

Sebelumnya, Partai Gerindra dikabarkan bakal segera merapat ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Sebagai syarat, partai besutan Prabowo Subianto itu dikabarkan meminta jatah tiga menteri.

Pada kesempatan yang sama, Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Iman menyarankan agar Jokowi merealisasikan wacana komposisi kabinet 45% untuk kader parpol dan 55% dari kalangan profesional. Menurut dia, itu yang saat ini ditunggu publik.

Arif mengatakan, ada sejumlah cara yang bisa dilakukan Jokowi untuk merealisasikan komposisi kabinet gabungan parpol dan profesional. Pertama, Jokowi dapat memilih kabinet berbasis meritokrasi. 

Sponsored

"Artinya orang-orang yang masuk di kabinet adalah kompeten, profesional, dan berintegritas. Bisa berasal dari profesional akademisi, jurnalis, pengusaha dan lain-lain," kata dia.

Kedua, penyusunan kabinet yang dipilih Jokowi bisa jadi berbasis konsesi. Dalam hal ini, Jokowi melihat siapa saja parpol yang mendukungnya dan mengalokasikan jatah sesuai dengan kemampuan.

"Misanyal parpol pendukung Jokowi, parpol A dapat kursi 2 lebih cenderung ke representasi. Artinya, basis kompetensi dan pengalaman enggak jadi faktor utama," terang dia.

Cara buzzer bekerja dan alarm bahaya di baliknya

Cara buzzer bekerja dan alarm bahaya di baliknya

Selasa, 15 Okt 2019 20:42 WIB
Riwayat Stasiun Gambir, dahulu jadi tumpuan

Riwayat Stasiun Gambir, dahulu jadi tumpuan

Senin, 14 Okt 2019 21:28 WIB
Denny Siregar: Saya bekerja tanpa komando

Denny Siregar: Saya bekerja tanpa komando

Sabtu, 12 Okt 2019 07:57 WIB