Jokowi minta dikritik, JK: Bagaimana caranya, tanpa dipanggil polisi

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai harus ada check and balances agar demokrasi berjalan baik. Fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah, kata JK, harus berjalan.

"Walaupun dikritik berbagai-bagai (banyak dikritik), Bapak Presiden (Joko Widodo) mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi,” ucapnya dalam diskusi virtual di acara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat (12/2).

JK melanjutkan, jika roda pemerintahan berjalan tanpa kontrol dan pengawasan, maka akan cenderung otoriter.

“Kita lihat, pengalaman-pengalaman kita pada zaman Orde Lama dan Orde Baru, pada saat demokrasi tidak berjalan dengan baik, ekonomi menjadi sulit,” tutur JK.

Menuruk Kalla, demokrasi harus menjaga kepentingan dan hak-hak rakyat. Untuk itu, ia meminta Fraksi PKS di DPR sebagai barisan oposisi agar tetap melaksanakan kewajibannya sebagai penyeimbang kekuasaan negara.

“Pelaksanaan pemerintahan yang baik itu bagian dari demokrasi kita semua,” ujar JK.

Lebih jauh JK memaparkan, akar masalah demokrasi di Indonesia saat ini lebih pada beban biaya. Untuk menjadi anggota DPR atau bupati, beban biayanya terlalu mahal.

Bahkan, terangnya, masih dalam status calon saja sudah perlu mengeluarkan banyak biaya. Imbasnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik dan berpotensi meningkatkan korupsi, karena menggunakan logika investasi.

“Maaf, karena dipilih oleh partai, tentu biayanya bermacam-macam juga. Jadi, mahal, maka dia menimbulkan upaya untuk mengembalikan investasi. (Tidak mengherankan sudah) semestinya demokrasi menurun, korupsi juga naik. Kalau korupsi turun, maka demokrasi naik,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah. Ia juga mendesak jajarannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Jokowi ingin pelayanan publik semakin membaik di masa mendatang. Ia pun berharap seluruh pihak turut andil dalam mewujudkannya.

“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi, dan pelayanan publik harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan,” ucapnya saat berpidato di Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2).