Kembali ingkar janji, PKS sarankan Menperin Agus minta maaf

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, diminta menyampaikan permohonan maaf kepada publik karena belum dapat menepati janji pengendalian harga minyak goreng (migor) curah. 

Anjuran tersebut disampaikan Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, menyusul belum stabilnya harga migor curah hingga waktu yang dijanjikan Menperin Agus, 4 April 2022.

"Untuk kesekian kalinya janji Menperin kembali diingkari. Terbukti, tanggal 4 April, sesuai waktu yang dijanjikan, migor curah tidak aman terkendali," katanya kepada Alinea.id, Selasa (5/4).

Berdasarkan pantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) nasional pada Senin, (4/4), harga rerata nasional migor curah sebesar Rp20.050 per kilogram (kg). Di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masing-masing harga migor curah sebesar Rp23.350/kg, Rp22.800/kg, Rp20.200/kg, dan Rp20.900/kg.

Angka tersebut masih jauh di atas harga eceran tertinggi sebesar Rp15.500/kg. Artinya, migor curah masih belum aman-terkendali bahkan cenderung naik pada minggu ini.

Menurut Mulyanto, bisa jadi angka-angka produksi yang disampaikan pengusaha nakal hanya fiktif belaka. Sementara itu, dana subsidi yang dipakai untuk menutupi harga keekonomian menguap.

Apabial hal tersebut terjadi, menurutnya, keuangan negara secara terang-terangan dirugikan. Karenanya, pantas diusut tuntas dan ditindak tegas.  

Jika pemerintah tak mampu melakukannya, masyarakat akan terus menjadi bulan-bulanan permainan pengusaha nakal migor. Negara pun terkesan disandera mafia karena tidak mampu berbuat apa-apa untuk menekan harga migor di bawah HET.

"Artinya, intervensi kebijakan pemerintah terbukti mandul alias pemerintah tidak hadir dan menjadi sekadar 'macan ompong,'" cibir politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

"Kalau ini berhasil, tentu kita tidak perlu merogoh APBN untuk mengucurkan BLT (bantuan langsung tunai) sebesar Rp300.000 per orang untuk bantuan migor.  Program BLT ini sekaligus menunjukkan bahwa Menperin belum berhasil dengan janji-janjinya," imbuhnya.

Mulyanto lantas meminta pemerintah serius menangani persoalan tata niaga migor. Sebab, sudah terbukti adanya modus pengemasan ulang (repacking) migor curah menjadi migor kemasan. 

"Ini dilakukan terdorong karena margin harga antarmigor curah dengan migor kemasan yang cukup lebar selain stidak tertutup kemungkinan migor curah ini lari kepada pengguna yang tidak berhak, seperti industri menengah dan besar atau industri perhotelan," tandasnya.