Kepercayaan terhadap DPR meningkat setelah ditinggal Setnov

Charta Politika bersama Asumsi, melakukan survei kepuasan publik atas kinerja DPR RI. Hasilnya, dari data yang diambil dari 800 responden, sebanyak 34,8% menganggap DPR memilki kinerja yang lebih baik dibanding MPR dan DPD. Bahkan 32,3% responden menilai anggota DPR telah bekerja optimal, dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

"Saya rasa dari angka tersebut, dapat disimpulkan kalau sikap DPR sudah lebih terbuka pada rakyat," papar Muslimin Tanja, Manager Riset Charta Politika di Pakubuwono, Jakarta Selatan, Selasa (28/8).

Menurut Muslimin, penilaian yang baik akan kinerja DPR ini tak terlepas dari adanya peran media sosial maupun media online, yang kerap mempublish kinerja DPR dan para anggotanya.

"Makanya tak heran kalau banyak rakyat yang bisa menyerap informasi dengan lebih mudah dan menilai DPR saat ini," ucapnya.

Tak berhenti disitu, faktor figur Bambang Soesatyo sebagai ketua DPR pun dianggap salah satu faktor penting dalam meningkatkan citra DPR dimata masyarakat. Sebab 39,5% diantaranya menganggap politisi yang biasa disapa Bamsoet itu berhasil memperbaiki kerja-kerja DPR, setelah Ketua DPR sebelumnya, Setyo Novanto, terseret kasus korupsi KTP-el yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan terkejut dengan hasil survei tersebut. Namun Bamsoet menyatakan, masih banyak perkerjaan DPR yang belum terselesaikan, terutama dalam penyusunan Undang-undang.

"Kita prioritaskan Undang-undang, dari 2014 kita sudah menyelesaikan 26 Undang-undang. Mudah-mudahan sebelum periode kita berakhir, kita bisa  menyelesaikan 12 atau 13 Undang-undang, dengan  asumsi satu komisi bisa menyelesaikan satu undang-undang lagi," katanya menuturkan.

Namun menurut Muslimin, data ini belum bisa mewakili seluruh populasi, karena sampel hanya diambil dari 8 kota besar. Adapun responden yang dilibatkan sebanyak 800 orang, dengan usia diatas 17 tahun alias telah memiliki hak pilih secara politik.

"Tapi data ini belum mewakili semua populasi, karena hanya di ambil dari 8 kota besar, yaitu, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, diangsurkan pada 23-26 Agustus," kata Muslimin memaparkan.