sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kerugian Gerindra jika merapat ke Jokowi

Gerindra akan ditinggalkan pendukungnya pada Pemilu 2024.

Cantika Adinda Putri Noveria
Cantika Adinda Putri Noveria Selasa, 30 Jul 2019 21:03 WIB
Kerugian Gerindra jika merapat ke Jokowi
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 125396
Dirawat 38721
Meninggal 5723
Sembuh 80952

Direktur Pusat Studi Konstitusi ( PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengungkapkan kerugian yang akan dialami Partai Gerindra jika merapat ke pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam lima tahun ke depan.

“Ini jadi kerugian. Bayangkan kalau Gerindra ditarik ke dalam kursi pemerintahan, jumlah kursi di parlemen akan terlalu besar. Siapa yang jamin kritik akan punya bunyi ke pemerintahan,” kata Feri dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Selasa, (30/7).

Feri mengatakan, selain parlemen akan tumpul karena minim kritik kepada pemerintah, gabungnya Partai Gerindra ke pemerintah akan rugi karena akan ditinggalkan para pendukungnya yang memilih mereka di pemilihan umum atau Pemilu 2019.

“Ini akan rugi untuk Gerindra. Kalau Gerindra bergabung ke koalisi pemerintah, mereka bisa  kehilangan kesempatan lima tahun kemudian bahwa, pemilihnya tidak akan memilih mereka lagi,” ujar Feri.

Selain Partai Gerindra, kata Feri, kerugian juga akan dialami oleh petahana. Feri menyebut, pemerintah akan bekerja tak optimal lantaran tak ada yang mengkritik di parlemen. Tak hanya itu, Feri menambahkan, anggota koalisi baru biasa sulit diatur dan dipercaya. Bukan tak mungkin malah akan menggoyang kursi pemerintahan Jokowi. 

"Buat pemerintah juga rugi, kalo kerjanya asal-asalan, Jokowi akan sulit bekerja karena kritikusnya sudah jadi menterinya. Dan pemain baru sulit dipercaya, pemerintahan Jokowi akan digoyang. Jadi stabilitas sistem pemerintah akan goyah," tutur dia. 

Karena itu, Feri menambahkan, untuk bisa menjaga sistem presidensial berjalan dengan baik, pemerintah seharusnya membiarkan saja Partai Gerindra berada di pihak oposisi. Pemerintah Jokowi disebutnya tak perlu khawatir jika oposisi akan menggoyang pemerintahan. 

Menurutnya, yang harus dilakukan pemerintah Jokowi adalah menjaga koalisi partai pendukungnya. Bukan mencari anggota koalisi baru yang bisa menimbulkan pecah kongsi di dalam tubuh koalisi. 

Sponsored

“Kalaupun seandainya oposisi ingin mengguncang pemerintahan, bisa dipastikan tidak ada upaya yang akan brutal dan merusak,” ujarnya.

Berita Lainnya