Ketua Komisi X DPR: Kita alami darurat pendidikan

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menilai pemerintah perlu menambah anggaran bantuan untuk sekolah. Alasannya, Indonesia dinilai tengah dilanda darurat pendidikan.

"Kita mengalami darurat pendidikan. Situasi ini terasa mungkin sekitar empat bulan terakhir ini," kata Huda, dalam keterangan resminya yang diterima, Senin (23/11).

Dia merasa anggaran pendidikan tidak terserap dengan baik merujuk hasil survei World Bank, Unesco, dan Unicef. Hasil survei tersebut menyatakan secara keseluruhan alokasi anggaran pendidikan mencapai Rp580 triliun. Namun, baru tersalurkan sekitar RP 350 trilun atau baru 60%.

Bahkan, sambung Huda, anggaran pendidikan bukan saja dialokasikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melainkan juga tersebar di beberapa kementerian lain.

"Ini supaya menjadi peringatan bagi kita semua. Pertama, betulkah anggaran kita sudah mencapai 20% yang nilainya Rp580 triliun? memang besar sekali, tetapi ini masih mengalami hambatan oleh berbagai persoalan," kata Huda.

Dia menyimpulkan, sebanyak 40% dari dana pendidikan tersebut masih bermasalah dan belum optimalnya. Hal ini berdampak pada semua institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta.

Selain anggaran, kata Huda, akses siswa terhadap buku pelajaran masih belum signifikan, baru 47,4%. Artinya, hampir 50% siswa di tanah air belum bisa mengakses buku pelajaran.

"Ini PR (pekerjaan rumah)-nya Bu Sri (Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar, Dirjend Dikdasmen Kemendikbud). Ini serius ini," tegas Huda.

Terkait kesiapan sarana dan prasarana guna perlindungan Covid-19, kata Huda, sebanyak 51,1% sekolah belum bisa mengadakan sarana kebersihan berikut akses Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yang layak.

Kendati merasa ada banyak persoalan di sektor pendidikan, Huda menyampaikan, Komisi X DPR mendorong 20% anggaran pendidikan sepenuhnya digunakan untuk pendidikan, tidak untuk kebutuhan yang lain.

"Jadi, dari Rp580 triliun yang diproyeksikan untuk fungsi pendidikan itu, hanya Rp350 triliun yang tersalurkan atau sisanya sekitar Rp200 triliun itu mungkin masih digunakan untuk kebutuhan yang lain," pungkasnya.