Ketum PPP "digoyang" isu amplop kiai hingga diminta mundur

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa, tengah menjadi sorotan setelah pidatonya soal "amplop kiai" dianggap melecehkan ulama. Gara-gara pernyataan itu pula Suharso diminta mundur dari jabatannya sebagai pucuk pimpinan partai Ka'bah bahkan dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seseorang bernama Ari Kurniawan, Sabtu (10/8).

"Harkat, martabat, dan marwahnya para ulama serta kiai telah dilecehkan oleh Suharso. Kalau dia punya pemikiran, pendidikan, adab, dan akhlak, tidak pantas bicara seperti itu," ujar Ketua Umum Ikatan Habib Nahdlatul Ulama (IHNU), Habib Salim bin Jindan, dalam konferensi pers di Pondok Pesantren Nurul Amanah, Jakarta Selatan, Senin (22/8).

Jika seseorang mencintai ulama, menurut Habib Salim, takkan mungkin keluar dari lisannya kata-kata yang melecehkan kiai. Oleh karena itu, dia meminta Suharso segera mundur sebagai ketua umum PPP, yang merupakan partai Islam, sekaligus menanggalkan jabatannya di Kabinet Indonesia Maju.

Desakan agar Suharso mundur dari jabatannya sebagai ketua umum PPP belakangan juga datang dari para pimpinan Majelis DPP PPP. Ini tertuang di dalam surat tertanggal 22 Agustus 2022. 

Ketiga Majelis DPP PPP itu, yakni KH Mustofa Aqil Siraj sebagai Ketua Majelis Syariah, M. Mardiono sebagai Ketua Majelis Pertimbangan, dan KH Zarkasih Nur sebagai Ketua Majelis Kehormatan. 

Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai, PPP tentu punya aturan main dan mekanisme sendiri untuk pergantian seorang ketua umum. Namun, menurutnya, ada alasan kuat di balik desakan agar Suharso mundur dari kursi ketua umum.

"Kan, mundur tidak bisa hanya karena alasan like or dislike. Tapi, lebih kepada alasan yang fair. Misalnya, kalau memang enggak ada prestasi atau persoalan moral dan etika," ujarnya kepada Alinea.id, Selasa (23/8). 

Ipang, sapaannya, menyarankan Suharso sebaiknya mundur demi kebaikan partai jika dirinya tak memiliki legitimasi dari penggurus. Langkah tersebut tentu sesuai mekanisme atau aturan main PPP.
 
"Kalau memang tidak ada prestasi dan grassroot menghendaki, maka memang harus mundur. Sebab, kepercayaan itu yang mahal kala sudah enggak
punya legitimasi lagi yang complicated," paparnya.

Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini melanjutkan, capaian PPP pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terancam rendah apabila kekisruhan ini tidak segera diatasi.

"Kalau dari sekarang lebih bagus dan lebih cepat konsolidasi ketimbang nanti dualisme dan ribut sudah mendekati pemilu. Akibatnya, bisa enggak fokus," jelasnya.

Pada kesempatan terpisah, kader yang juga pengajar Sekolah Politik PPP, Usni Hasanudin, menilai, permintaan agar Suharso mundur tidak tepat. Terlepas dari berbagai alasan yang melatarbelakanginya. Pangkalnya, pemilu tersisa 2 tahun lagi dan tahapannya saat ini sudah dimulai.

"Saya rasa, permintaan para pimpinan Majelis PPP yang meminta Ketua Umum untuk mundur kurang tepat karena tahapan pemilu sudah digelar. Apalagi, saat ini sedang tahapan verifikasi partai calon peserta pemilu, yang sangat menguras energi dan waktu para kader dan pengurus se-Indonesia," urainya.

Usni khawatir internal PPP bakal kembali bergejolak jika permintaan tersebut tidak segera dianulir dan dibiarkan menjadi bola liar. "Ini tentu berbahaya karena memecah konsentrasi sehingga target meraih 11 juta suara dan 3.000 anggota di DPRD pada pemilu mendatang gagal tercapai."

Meskipun demikian, Usni melihat, permintaan dari Ketua Majelis Syariah, Ketua Majelis Pertimbangan, dan Ketua Majelis Kehormatan PPP tersebut menunjukkan para senior masih peduli dengan partai.

"Namun, yang menjadi catatan saya, alangkah lebih baiknya apabila ada solusi lain yang tidak membuat internal kembali bergejolak. Ingat, setidaknya Bang Suharso sudah berhasil kembali merekatkan para kader yang sebelumnya sempat terpecah menjadi kedua kubu," tuturnya.

"Jadi, jangan sampai karena kealpaan dan kekhilafan yang terjadi membuat semua yang telah berhasil dibangun buyar lagi. Ini tentu akan menjadi backfire, apalagi PPP 'berdarah-darah' dalam mempertahankan capaian suaranya dalam beberapa pemilu yang lalu," imbuh dia.

Di sisi lain, Usni mengajak para kader dan pengurus PPP menguatkan konsolidasi internal dan tetap fokus dengan program yang telah dicanangkan. Sehingga, target-target itu dapat tercapai.

"Tahapan verifikasi partai calon peserta Pemilu 2024 oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) menjadi fase yang krusial, termasuk bagi PPP. Oleh karena itu, kita harus fokus dan berkonsentrasi penuh agar PPP yang kita cintai nantinya ditetapkan sebagai peserta pemilu," pungkas dia.