sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

KLB Demokrat, Yasonna minta SBY dan AHY tak main serang tanpa dasar

Pemerintah akan menangani secara profesional sengketa Partai Demokrat.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Selasa, 09 Mar 2021 16:10 WIB
KLB Demokrat, Yasonna minta SBY dan AHY tak main serang tanpa dasar

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly, meminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak asal tuding ihwal Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang mengangkat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum.

"Nah, ini saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat, kemarin saya pesan. Tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini. Tulis saja, kita objektif kok. Jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya," ujar Yasonna, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen DPR RI, Selasa (9/3).

Yasonna memastikan, pemerintah akan menangani secara profesional polemik KLB yang dianggap AHY ilegal dan abal-abal itu. "Kami akan bertindak profesional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu supaya dicatat. Itu saja, titik," tegas politikus PDI-Perjuangan itu.

Diketahui, sejumlah spekulasi muncul pascaterpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang lantaran tiadanya sikap Istana kepada Moeldoko.

"Moeldoko kan orang Istana. Bahkan dia menjabat KSP. Jadi mereka sudah tahu sama tahu lah. Karena Jokowi membiarkan, maka Moeldoko seenaknya melakukan kudeta. Beda halnya jika Jokowi melarang, Moeldoko tak akan berani melakukan kudeta," kata pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komaruddin, dihubungi Alinea.id, Senin (8/3).

Senada dengan Ujang, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai mustahil bila Presiden Joko Widodo tidak mengetahui tindakan Moeldoko.

"Posisi Moeldoko sebagai KSP tindakan Moeldoko amat sangat mustahil tidak diketahui oleh pihak Istana. Apalagi AHY sebagai ketua umum partai demokrat sudah jauh hari sudah memberi sinyal dan mengingatkan akan keterlibatan Moeldoko dalam upaya pengambil alihan paksa yang kemudian memang benar-benar menjadi kenyataan," ungkapnya.

Menurut Pangi, diamnya Istana untuk membendung gaduh di Partai Demokrat mengindikasikan adanya restu dari Presiden Joko Widodo dalam persoalan itu.

Sponsored

"Sehingga memecat secara tidak hormat Moeldoko dari posisinya sebagai KSP harus dilakukan, mencoreng wajah presiden, beban Istana, karena beliau pejabat negara (inner circle Istana)," katanya.

"Itu saja tidak cukup, pemerintah menyakinkan tidak ada dualisme kepengurusan dan kepemimpinan, AHY ketua umum sah, dengan menolak memberikan legitimasi, menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak ikut aturan AD/ART partai yang sudah didaftarkan pada lembar dokumen negara tahun 2020," imbuh dia.

Sementara Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (SHY), meminta Kementerian Hukum dan HAM menolak kepengurusan Moeldoko dari hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatra Utara.

"Agar Kemenkumham menolak yang tentunya menyatakan bahwa gerakan pengembilalan kepengurusan Partai Demokrat melalui yang para pelaku klaim sebagai KLB atau kongres luar biasa tanggal 5 maret di Deli Serdang sebagai kegiatan yang ilegal, kegiatan yang inkonstitusional, kami sebut KLB abal-abal," kata AHY, setiba di Kemenkumham, Senin (8/3).

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid