logo alinea.id logo alinea.id

KLB Partai Demokrat tidak cukup untuk geser posisi SBY

SBY dinilai memiliki saham di Partai Demokrat, sehingga estafet kepemimpinan Demokrat mengutamakan keluarga.

Cantika Adinda Putri Noveria
Cantika Adinda Putri Noveria Senin, 17 Jun 2019 12:32 WIB
KLB Partai Demokrat tidak cukup untuk geser posisi SBY

Konflik internal yang terjadi di Partai Demokrat dinilai pengamat erat kaitannya dengan hasil Pemilu 2019. Sejumlah kader, khususnya kader senior yang berasal dari Partai Demokrat disebut tidak puas dengan kondisi partai berlambang mercy tersebut. 

Peneliti politik Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik (PSDPP) Dedi Kurnia Syah menilai, wacana kongres luar biasa atau KLB Partai Demokrat  berkaitan dengan hasil Pemilu yang menempatkan Demokrat sebagai partai minoritas.

"Setiap partai politik (parpol) pasti melakukan evaluasi hasil Pemilu. Demokrat sebagai parpol yang memiliki jejak pemenang ternyata terpuruk di Pemilu 2019. KLB ini sebagai jawaban kader partai menyadari SBY tidak lagi miliki taji elektoral,"  kata Dedi kepada Alinea.id. 

Bahkan Dedi memprediksi KLB bisa menjadi arah untuk memutuskan pensiunnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum sebelum Oktober 2019.

"Oktober dijadikan deadline, karena pemerintahan baru dimulai pada bulan tersebut. Artinya Demokrat ingin ada keputusan strategis sebelum itu. Bisa saja wacana KLB menguat karena ada dua kepentingan yang saling berseberang di tubuh Demokrat. Yakni antara yang ingin tetap berada di oposisi atau bergabung dengan pemerintah," tutur Dedi.

KLB dinilai Dedi sarat kepentingan politis untuk menghentikan langkah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Ketua Umum Demokrat.

Seperti diketahui, aktifitas AHY dalam safari politik sepanjang waktu ini bisa diterjemahkan sebagai upaya mereplika Ketua Umum Demokrat. 

"Bagi kader potensial hal demikian tidak menguntungkan. Sehingga KLB dikemukakan agar proses regenerasi berjalan jauh sebelum AHY benar-benar menguasai Demokrat," ungkap Dedi.

Sponsored

Apabila KLB berhasil digelar, SBY pun harus tunduk keputusan KLB dengan tidak lagi memimpin Demokrat maka AHY kehilangan posisi strategis. Karena sangat kecil kemungkinan AHY berhasil ambil alih posisi Ketua Umum dari proses KLB yang terbuka.

Pengamat Politik Al-Azhar Ujang Komarudin manambahkan, riak yang terjadi di Demokrat bukti para senior tidak puas atas kepemimpinan SBY selaku ketua umum. Demokrat yang dikuasi oleh keluarga SBY dan pendukung loyalisnya hampir berjumlah hampir 80% di dalam internal partai. 

"Demokrat memang sahamnya milik SBY jadi kepemimpinannya tidak akan jauh dari mengutamakan keluarganya. Jika meminta KLB artinya ingin mengganti ketua umum," ujar Ujang.