Koalisi obesitas bahaya bagi demokrasi

Direktur Eksektutif Indikator Politik, Burhanudin Muhtadi berharap, partai politik pengusung Prabowo-Sandi tidak beramai-ramai pindah gerbong koalisi. Menurut dia, bergabungnya parpol-parpol oposisi justru menjadi kabar buruk bagi sistem demokrasi di Indonesia. 

"Itu harusnya ditentang rame-rame karena rekonsiliasi bisa dibangun tanpa bagi-bagi kursi. Kalau menang silahkan mengelola negara dan pemerintahan. Kalau kalah, silahkan berada diluar pemerintahan," ujar Burhanuddin di Jakarta, Minggu (07/7).

Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat santer diberitakan bakal segera bergabung bersama koalisi parpol pendukung pemerintah. Namun demikian, sejumlah petinggi parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019 menolak wacana tersebut. 

Menurut Burhanuddin, tidak ada jaminan pemerintahan akan solid jika jumlah parpol pendukung bertambah. Ia khawatir kinerja parpol-parpol di dalam koalisi justru jadi tidak efektif karena terlalu gemuk alias obesitas.  
 
"Ibarat orang yang terlalu gemuk menjadi kurang lincah dalam bergerak. Jadi, akibatnya banyak lemak jahat yang membuat disiplin koalisi melemah," ujar dia. 

Kondisi seperti itu, menurut Burhanuddin pernah dialami Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode kedua pemerintahannya. "Terlalu banyak partai yang masuk. Total ada 74%. Tetapi, disiplin koalisi melemah karena terlalu banyak kolestrol politik," tuturnya. 

Hal lain yang menjadi pengganjal, lanjut Burhanuddin, ialah narasi dan kepentingan politik yang cenderung berbeda antara parpol-parpol oposisi dan koalisi. Jika parpol opisisi masuk, ia khawatir, koalisi bakal diwarnai konflik internal. "Fisiknya ada di koalisi, hatinya ada di oposisi," kata dia. 

Di Pilpres 2019, pasangan Jokowi-Ma'ruf disokong enam parpol penghuni parlemen. Lima di antaranya--PDI-P, PKB, PPP, NasDem dan, Golkar--lolos dari ambang batas parlemen dan bakal kembali menempatkan kader-kadernya menghuni Gedung DPR. Kelima parpol tersebut total memiliki lebih dari 60% kursi di DPR.