sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

KoDe Inisiatif: Komisi II inkonsisten pertimbangkan Pilkada Aceh 2022

Apapun pertimbangan Komisi II DPR terhadap Pilkada Aceh, harus menjadi bahan pertimbangan juga untuk daerah lain.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Kamis, 11 Feb 2021 10:13 WIB
KoDe Inisiatif: Komisi II inkonsisten pertimbangkan Pilkada Aceh 2022

Komisi II DPR yang menolak penyelenggaraan Pilkada 2022 dan 2023 melalui penghentian pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu atau Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) dinilai inkonsisten. Sebab, masih mempertimbangkan pelaksanaan Pilkada Aceh 2022.

"Sangat inkonsisten. DPR mencoba menolak narasi keserentakan yang ada di dalam UU Pemilu dan UU Pilkada yang mereka tidak ingin revisi," kata peneliti lembaga Konstitusi Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Muhammad Ihsan Maulana saat dihubungi Alinea, Kamis (11/2).

Menurut Ihsan, apapun pertimbangan Komisi II DPR terhadap Pilkada Aceh harus menjadi bahan pertimbangan juga untuk di daerah lain. Sebab, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 digelar pada November.

"Sehingga jika DPR membolehkan Pilkada Aceh, penataan jadwal harus dilakukan melalui revisi UU Pilkada," terang Ihsan.

Selain itu, Ihsan merasa, pelaksanaan Pilkada Aceh dapat menjadi momentum gelaran pilkada serentak yang tertuang dalam RUU Pemilu. "Pertimbangan Pilkada di Aceh juga harus jadi momentum Komisi II untuk menata jadwal keserentakan dan membuka ruang melakukan revisi UU Pemilu dan Pilkada," tegasnya.

Sebagai informasi, Komisi II DPR RI telah menyatakan untuk tidak melanjutkan pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Keputusan diambil setelah melihat perkembangan dan dinamika yang ada terkait rancangan regulasi tersebut.

Di sisi lain, Komisi II DPR RI masih mempertimbangkan pelaksanaan Pilkada Aceh 2022. Komisi II DPR RI berencana akan mengkaji terlebih dahulu gelaran Pilkada Aceh 2022.

RUU Pemilu merupakan salah satu UU yang merupakan inisiatif DPR. Rancangan itu masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. Meski inisiastif DPR, tak seluruh fraksi setuju RUU itu dibahas.

Sponsored

Setidaknya, PAN, Golkar, PPP, Gerindra yang notabene parpol koalisi pemerintah merasa pembahasan RUU Pemilu belum dapat dilakukan. Sementara PKS, Demokrat, dan PKB setuju RUU Pemilu dilakukan. Sedangkan PDI-P dietahui belum ambil sikap.

Terkait Fraksi NasDem, awalnya mereka mendukung keras pelakanaan revisi. Teranyar, Ketua Umum Surya Paloh mengultimatum jajarannya untuk menolak RUU Pemilu.

Berita Lainnya