Komisi I DPR dukung Jokowi tertibkan WA TNI-Polri

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi, mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan pendisiplinan grup WhatsApp (WAG) di kalangan TNI-Polri. Di mana salah satunya terkait percakapan soal penolakan IKN Nusantara.

Menurut Bobby, instruksi Jokowi relevan karena TNI dan Polri merupakan lembaga negara yang sifatnya satu komando dengan pimpinan tertinggi.

"Setuju karena militer TNI dan polisi adalah hard power atau lembaga koersif, memiliki senjata, sifatnya satu komando atau disiplin tegak lurus dengan pimpinan tertinggi dalam hal mengamankan kebijakan negara," ujar Bobby dalam keterangannya, Jumat (4/3).

Saat ini penegakan disiplin prajurit di jajaran pimpinan TNI dan Polri sudah baik. Kendati demikian, dalam pandangan politikus Partai Golkar ini, perlu ditingkatkan untuk mengamankan kebijakan negara.

"Mungkin seperti yang disampaikan Bapak Presiden, perlu ditingkatkan kepatuhan untuk mengamankan kebijakan-kebijakan negara yang sudah diputuskan dan memiliki legitimasi," ujarnya.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menyatakan, TNI AD mendukung penuh kebijakan pemerintah mengenai kebijakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

"Prinsipnya TNI AD mendukung penuh pemerintah program pemindahan ibu kota di Kalimantan dan ini sudah final," kata Dudung kepada wartawan, Kamis (4/3).

Menurutnya, apa pun yang terjadi mengenai kebijakan IKN, TNI AD akan mengikuti dan siap berpindah ke wilayah ibu kota baru. Kepada para komandan satuan, Dudung mengingatkan agar tidak berbicara yang aneh-aneh mengenai kebijakan IKN. Ia menyatakan, prajurit TNI AD mendukung dan tetap tegak lurus terhadap kebijakan pemerintah.

"Komandan satuan di sini ya dukunglah pemerintah, jangan ada yang ngomong aneh-anehlah. Kita loyalitas tegak lurus kepada presiden sebagai pimpinan atau panglima tertinggi kita," pungkas Dudung.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mewanti-wanti agar grup WhatsApp di kalangan TNI-Polri didisiplinkan. Jokowi mencontohkan salah satu percakapan yang dimaksud adalah soal penolakan IKN.

"Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), ‘nggak setuju, IKN apa’. (Kepindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR," ujar dalam rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3).