KPK ajak 16 parpol sepakati sistem integritas cegah korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak 16 Partai Politik untuk menyepakati Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Kesepakatan ini langsung ditandatangani oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo, dalam perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). 

Agus berharap melalui kesepakatan ini, seluruh partai politik (parpol) benar-benar berkomitmen menjaga integritasnya. Ini dinilai penting guna mencegah timbulnya kasus-kasus korupsi di bidang politik, demi meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

"Jadi mudah-mudahan mereka berjanji dan membuat komitmen, tentu saja untuk pemerintahan Indonesia," ujarnya di Hotel Bidakara, Selasa (4/12). 

Parpol yang hadir untuk menandatangani SIPP ini sebanyak 14, dari 16 parpol yang diundang. Perwakilan parpol yang hadir, ikut menandatangani pakta integritas SIPP tersebut.

Ada pun parpol yang hadir, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Garuda, Partai Berkarya, Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), serta Partai Hari Nurani Rakyat (Hanura). Sementara dua parpol yang tidak hadir adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Agus pun menegaskan agar komitmen ini benar-benar diterapkan di dalam internal parpol masing-masing. 

"Harapan kami pasti, dengan teman-teman partai mau berkomitmen untuk menegakkan sistem integritas di partai politiknya masing-masing," kata dia. 

Agus pun menjelaskan, termuat beberapa aspek dalam SIPP tersebut. Seperti masalah kode etik, demokrasi internal parpol, kaderisasi, rekrutmen, dan sistem keuangan parpol yang transparan dan akuntabel.

Aspek-aspek tersebut menjadi standar integritas dalam SIPP. Menurut Agus, KPK akan melakukan pengawasan terhadap penerapan standar tersebut.