sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Kritik keras NU ke Jokowi dan titik balik demokrasi

Sikap NU semakin memantik kritik konstruktif civil society terhadap pemerintah.

Fathor Rasi
Fathor Rasi Selasa, 07 Jan 2020 15:47 WIB
Kritik keras NU ke Jokowi dan titik balik demokrasi

Kritik keras Pengurus Besar Nahdlatu Ulama (PBNU) terhadap Pemerintahan Jokowi kian kencang belakangan ini. Mulai dari soal keadilan, politik hingga yang paling mutakhir soal Natuna.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai 'jap-jap' NU ke pemerintah sangat positif.   

"Inilah sikap NU yang sejak lama dinanti publik. Sikap politik kritis sebagai masukan terhadap dinamika politik yangg berkembang. Sebab, khittah NU adalah menyuarakan suasana batin kebangsaan yang menjerit," ujarnya dihubungi Alinea.id, Selasa (7/1).

Menurut dia, publik justru berharap NU tetap kritis terhadap semua persoalan bangsa yang sensitif seperti banjir, kemiskinan, ketimpangan, dan Natuna.

"NU sudah top jadi pelopor Islam Nusantara, Islam jalan tengah. Ke depan NU mesti jadi pelopor untuk urusan kebangsaan dan keummatan, termasuk soal Natuna. Kalau  pemerintah tak tegas, sudah waktunya NU turun tangan," katanya.

Ditanya soal apakah rentetan kritik ormas Islam terbesar di Indonesia itu terkait dengan komposisi Kabinet Indonesia Maju, dan janji kosong Menteri Keuangan Sri Mulyani Rp1,5 triliun untuk membangkitkan ekonomi kecil, Adi mengatakan bisa saja hal itu menjadi salah satu faktor.

"Mungkin juga itu salah satu faktornya. Karena selama ini NU memang cukup 'mesra' dengan pemerintah. Di luar itu, khittah NU memang kritis karena sebagai gerakan civil society NU berjuang atas nama nilai kebaikan, bukan kepentingan taktis pragmatis," jelas Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini.

Dosen FISIP UIN Jakarta ini menilai sikap NU akan semakin memantik kritik konstruktif dari kalangan mahasiswa, civil society dan LSM ke depannya.

Sponsored

"Kecenderungan seperti itu. Sudah banyak aktivis, tokoh LSM, pers, dan mahasiswa yang mulai kritis ke pemerintah. Ini titik balik demokrasi yang bagus di tengah absennya oposisi di parlemen. Karena sejatinya oposisi hanyalah civil society, bukan parpol yang dalam banyak hal tak jelas sikap politiknya," tutupnya.

Diketahui, kritik keras pada Pemerintahan Jokowi belakangan ini kerap dilontarkan Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj, seperti soal keadilan sosial yang dinilainya masih jauh dari kenyataan. Termasuk soal Natuna.

Soal Natuna, Kiai Said menyebut ketidaksungguhan pemerintah dalam melaksanakan konsep pembangunan berparadigma maritim, termasuk dalam geopolitik, ekonomi, dan pertahanan, akan membuat Indonesia kehilangan 75% potensinya untuk maju dan sejahtera sebagai bangsa bahari sebagaimana amanat founding fathers.

Berita Lainnya