KRL padat, Anies mengaku sudah usul ke Luhut hentikan operasional

Tim Pengawas (Timwas) Penanggulangan Covid-19 DPR, Nurhayati Monoarfa menagih sikap tegas Pemprov DKI Jakarta dalam menangani penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Utamanya dalam urusan pembatasan di sektor tranporatsi, tak terkecuali kereta rel listris atau KRL.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Timwas Covid-19 DPR bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Riza Patria. 

Menurut Nurhayati, hingga kini masih terjadi kepadatan di beberapa angkutan umum, termasuk Transjakarta dan KRL.

"Kita harus lihat beberap hari ini atau beberapa hari lalu kita melihat ada penumpang KRL dan busway yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, atau ada penumpukan di gerbong atau ruangan secara berdekatan dalam perjalanannya," kata politikus PPP itu dalam RDP virtual tersebut, Kamis (16/4).

Menanggapi hal itu, Anies mengaku telah meminta Menteri Perhubungan Ad interim Luhut Binsar Pandjaitan untuk menghentikan operasional kereta rel listrik (KRL) di Jabodetabek selama PSBB.

“Saya dua hari yang lalu mengusulkan kepada Menteri Perhubungan agar operasi kereta komuter dihentikan dulu selama PSBB berlangsung,” katanya.

Anies mengatakan, Kementerian Perhubungan saat ini sedang membahas terkait usulan tersebut dan ada kemungkinan penghentian operasional KRL disetujui jika bantuan sosial telah diberikan.

“Mereka sedang membahas dan menurut jawaban yang diterima jika nanti bantuan sosial sudah berhasil diturunkan maka pembatasan operasi akan dilakukan,” ujarnya.

Selain itu, Anies memastikan pihaknya telah mulai mengurangi jam operasional maupun kapasitas penumpang di setiap kendaraan, seperti menggunakan pintu masuk halte untuk mengontrol keadaan di dalam bus.

“Jam operasionalnya sudah dibatasi dan jumlah penumpangnya juga dikendalikan di pintu masuk halte maupun stasiun. Mereka diizinkan masuk bus jika masih ada ruang yang cukup begitu pula dengan kereta api,” jelasnya.

Anies menjelaskan, sejatinya setelah Pemprov DKI Jakarta menerapkan PSBB, setiap kendaraan umum yang dikelola Pemprov DKI mengalami penurunan signifikan sebagaimana terjadi pada di Transjakarta.

Dijelaskan Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, biasanya penumpang Transjakarta sebelum pandemi menyentuh angka 950-1 juta orang. Namun saat pandemi, khususnya ketika Jakarta mulai menerapkan PSBB, penumpang angkutan tersebut hanya berjumlah 9% dari angka normal tadi.

Begitupun dengan angkutan umum lainnya, seperti MRT dan LRT. Anies mengaku biasanya kedua angkutan umum tersebut bisa mengangkut 100 ribu oranv per harinya. Namun saat situasi sekarang turun drastis hingga 5% daei jumlah normal.

"Kemudian kendaraan umum makin dijarangkan. MRT sekarang hanya beroperasi hanya tiap 30 menit dan hanya berhenti di 4-6 stasiun saja. Pembatasan itu kita lakukan di semua kendaraan umum yang kita operasikan," terang Anies.

Kendati demikian, Anies mengakui masih adanya kepadatan di dalam KRL. Namun untuk urusan pembatasan moda tranportasi tersebut, ada wewenang dari Menteri Perhubungan Ad Interin, Luhut Binsar Pandjaitan.