Kubu oposisi usulkan sepuluh kursi pimpinan MPR

Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra berharap kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ditambah. Sekretaris Fraksi PAN di MPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, penambahan diperlukan supaya semua fraksi di Gedung DPR terwakili. 

"Awal periode ini kan pimpinan MPR lima orang. Setelah beberapa saat, diubah menjadi delapan orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang, dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan satu mewakili kelompok DPD," kata Daulay kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/8). 

Menurut Daulay, MPR harus dijadikan sebagai lembaga politik kebangsaan. Di MPR, kata dia, semestinya tidak ada koalisi dan oposisi. Karena itu, semua fraksi seyogyanya terwakili dalam komposisi pimpinan MPR. "Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat," ujar Daulay.

Dijelaskan Daulay, fungsi MPR harus dipandang berbeda dengan DPR. Tak seperti DPR, MPR tidak memiliki fungsi-fungsi politik yang tersusun dalam komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan. 

"MPR tentu melampaui itu. MPR rumah bagi semua, termasuk tempat pengaduan masyarakat luas berkenaan dengan politik kebangsaan," tuturnya. 

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyepakati usulan PAN yang seperti Gerindra saat ini berstatus sebagai partai oposisi. "Kalau disepakati bersama, why not?" ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/8). 

Namun demikian, menurut Fadli, usul itu tidak bakal mudah direalisasikan. Pasalnya, aturan mengenai komposisi dan jumlah pimpinan MPR sudah termaktub dalam Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

"Jadi, wacana itu sah-sah saja dilontarkan. Tapi bila dengan undang-undang yang sekarang, (sulit). Tapi, bisa ada dialog politik yang baik. (Gerindra) dengan semua opsi semua terwakili atau dengan paket, saya kira kita ikut semua opsi itu," ujar Fadli. 

Terpisah, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Rahmawati Soekarnoputri menilai MPR butuh revitalisasi kewenangan. Menurut dia, MPR saat ini seperti macan ompong yang tak jelas fungsi dan keberadaanya di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

"MPR ini, saya umpamakan, macan ompong. Dia bukan lembaga tertinggi negara lagi. Bahkan dalam tupoksi MPR, sudah tidak ada. Misalnya dulu MPR bisa buat ketetapan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), tapi ini sekarang sudah tidak ada," ujar Rachmawati.