Kursi Ketum PDIP Megawati bakal beralih ke dua anaknya?

Megawati Soekarnoputri saat ini tercatat sebagai ketua umum partai politik terlama dan tertua. Mega yang berusia 72 tahun telah memimpin PDI Perjuangan sejak 10 Januari 1999.

Presiden ke-5 Republik Indonesia bernama lengkap Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri itu bahkan telah menjabat sebagai ketua umum sejak 1993 saat partai itu masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Mega tercatat telah terpilih sebagai Ketum PDI Perjuangan dalam empat periode. Kali ini, jabatan putri proklamator RI Soekarno itu akan berakhir pada 2020. "Saya ketum parpol paling senior sekian lama belum diganti-ganti, padahal saya sudah lama berharap diganti," ujar Mega pada November 2018.

Sejumlah nama disebut-sebut akan menggantikan Mega. Misalnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Ketua Bidang Ekonomi Kreatif  PDI Perjuangan Prananda Prabowo, hingga Presiden Joko Widodo.

Puan Maharani (45 tahun) adalah putri Mega dari pernikahan kedua dengan Taufik Kiemas. Sedangkan, Muhammad Prananda Prabowo (49 tahun) adalah putra kedua Megawati dari suami pertamanya, Letnan Satu Penerbang Surindro Supjarso. Dari pasangan ini Prabowo memiliki seorang kakak, Mohamad Rizki Pratama.

Nama Megawati pun kembali menguat menjadi kandidat untuk menduduki posisi puncak di partai terbesar itu. Sebab, Megawati dianggap sukses membawa PDI Perjuangan menang hingga dua kali berturut-turut pada 2014 dan 2019.

PDI Perjuangan dijadwalkan akan menggelar Kongres V di Bali pada Agustus 2019. Jadwal itu dipercepat dari agenda sebelumnya pada 2020.

Ihwal regenerasi dalam tubuh PDI Perjuangan memang tengah ramai dibicarakan di linimasa. Isu tersebut berkembang lantaran beredarnya surat Rakernas IV PDIP bernomor 5214/IN/DPP/V/2019 yang diteken oleh putra Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo dan ditandatangani oleh Sekretaris Jendral (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Hasto Kristyanto.

Menanggapi isu ini, Sekjen PDIP Hasto Kristyanto menegaskan bahwa partainya belum membahas hal tersebut dalan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP IV. Dipaparkannya, urusan struktur seperti itu baru akan dibahas dalam kongkres PDIP V pada 8 Agustus 2019.

"Dalam Rakernas ini kami belum berbicara terkait struktur partai. Jadi segala sesuatu itu melalui juru bicara partai, di mana saya sebagai Sekjen juga sekaligus ditugaskan untuk itu," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (19/6).

Menurut Hasto, ada hal yang lebih penting daripada pembahasan struktur mencakup ketua umum, ketua harian, dan sebagainya. PDIP, lanjut Hasto ingin mendahului pembahasan agenda pemerintahan negara dengan melakukan konsolidasi politik.

"Sehingga, dengan posisi politik PDIP sebagai partai yang berada dalam pemerintahan, ketika DPR dilantik, MPR kemudian terbentuk, presiden dan wakil presiden terpilih dilantik membentuk kabinet, struktur sudah siap untuk bertindak sebagai penopang utama dari pemerintahan Pak Jokowi-Ma'ruf Amin," sambung Hasto.

Hasto mengatakan, konsolidasi merupakan hal yang amat strategis. Pasalnya semuanya perlu dipersiapkan secara matang sebagai tanggung jawab untuk merealisasikan visi-misi Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pemimpin ke depan.

Terkait pembahasan struktur, ia menerangkan perubahan tersebut harus bersifat ideologis. Siapa pun nama yang akan muncul tentunya harus sesuai dengan core values yang dimiliki partai.

"Catatan, yang berubah itu adalah aplikasi teknologi kegiatan pendekatan kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai sarana dan prasaran dimiliki partai. Itu yang berubah. Tetapi core values dari PDI Perjuangan tidak akan pernah berubah karena kami setia pada jalan ideologi Pancasila," tegas dia.

Rakernas IV PDI Perjuangan Bersifat Tertutup: Agenda Pembahasan Lebih Bersifat Internal https://t.co/bsZYBpIXLD#PDIPerjuangan#RakernasIVPDIPerjuangan#BerjuangUntukKesejahteraanRakyat pic.twitter.com/GUWJUTdwg1 — PDI Perjuangan (@PDI_Perjuangan) June 19, 2019