sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Lima catatan Fraksi PKS setahun pandemi Covid-19

Peta jalan penanganan pandemi Covid-19 perlu periksa kembali.

Fathor Rasi
Fathor Rasi Rabu, 03 Mar 2021 23:00 WIB
Lima catatan Fraksi PKS setahun pandemi Covid-19
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Pandemi COVID-19 menyerang Indonesia tepat setahun pada Selasa (2/3) lalu. Per hari ini, Rabu (3/3), total kasus tercatat mencapai 1.353.834. Belum ada tanda-tanda kasus bakal melandai.

Kondisi ini, kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Netty Prasetiyani Aher, harus direfleksikan dan dievaluasi secara besar-besaran oleh pemerintah. Mengingat efek dari rangkaian statement, kebijakan, anggaran dan polemik yang muncul berdampak langsung pada rakyat.

"Sudahkah langkah pemerintah tepat selama ini? Saatnya periksa kembali peta jalan penanganan pandemi Covid-19. Jangan malah mengendurkan langkah. Pemerintah bingung, justru rakyat yang jadi korban, " ujar Netty dalam keterangan tertulis, Rabu (3/2).

Dia juga menyoroti tingginya kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia. "Mereka adalah rakyat yang menjadi korban, yang seharusnya dilindungi segenap jiwa dan raganya oleh pemerintah sebagaimana amanat konstitusi. Jangan pernah abai tentang hal ini, terlebih lagi sudah terdapat mutasi Covid-19 di Indonesia," tambahnya.

Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI ini kemudian menyampaikan sejumlah catatan satu tahun pandemi di Indonesia. Pertama, keseriusan untuk memperbaiki tata kelola komunikasi publik. Netty mengingatkan cuitan, seloroh, dan candaan para menteri dan pejabat pemerintah tidak terjadi lagi dalam kebijakan apapun, apalagi dalam konteks bencana.

Kedua adalah soal kebijakan 3T (testing, tracing, treatment) dan kesiapsiagaan penanganan kesehatan.

"Pemerintah harus memperbaiki dan meningkatkan sistem dan kapasitas 3T yang sudah dilakukan selama ini. Pastikan penggunaan alat tes yang standar untuk mendapatkan hasil akurat. Selanjutnya, pemerintah menginformasikan sudah memeriksa 10.868.049 spesimen dari 7.243.182 orang yang diambil sampelnya. Jika mengambil standar WHO yang mengharuskan tracing paling tidak 30 orang tiap 1 kasus positif, seharusnya dari 1,347 juta kasus positif setidaknya sejumlah 30 juta orang yang harus diperiksa dan dites, " katanya.

Ketiga, skema kolaborasi yang mesti optimal dengan berbagai pihak.

Sponsored

"Pandemi ini harus dilakukan dengan semangat kolaborasi antara semua pihak secara simultan, baik pemerintah, industri, akademisi, media, dan masyarakat," sambungnya.

Keempat, pemerintah juga harus memastikan penggunaan anggaran penanganan pandemi ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbebas dari perilaku koruptif. Aparat penegak hukum, kata Netty, harus in charge mengawasi setiap prosesnya dan mengadili dengan tegas pihak yang melanggar.

Kelima, terkait vaksinasi, pemerintah harus berpedoman pada peta jalan vaksinasi yang sudah disepakati.

"Jangan sampai melakukan tindakan di luar ketentuan dan kewenangan tanpa dikomunikasikan sebelumnya dengan berbagai pihak termasuk DPR. Jangan sampai target herd immunity gagal karena ada faktor lain dalam pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi," tutupnya.

Berita Lainnya