Lima parpol lobi Jokowi tak terbitkan Perppu KPK 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkap pertemuan antara petinggi PPP, PDI-Perjuangan, Golkar, NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9) malam.

Menurut Arsul, dalam pertemuan itu, mereka membahas polemik yang muncul usai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disahkan menjadi UU. Para petinggi parpol sepakat meminta Jokowi untuk tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. 

"Kami tidak beri masukan secara spesifik. Hanya tentu partai politik menyampaikan bahwa opsi Perppu harus menjadi opsi paling terakhir karena ada opsi lainnya yang mesti dieksplorasi juga," ujar Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Menurut Arsul, dalam pertemuan itu, Jokowi disarankan untuk menggunakan opsi lain, yaitu legislative review dan judicial review. "Karena itu (Perppu) kan bukan satu-satunya opsi. Ada opsi lain juga," imbuhnya. 

Sebelumnya, pakar hukum tata negara I Gede Panca Astawa mengingatkan agar Jokowi berhati-hati mengeluarkan Perppu KPK. Menurut Astawa, Jokowi hanya berwenang mengeluarkan Perppu untuk menunda berlakunya sebuah UU. 

"Karena Presiden tidak punya wewenang untuk membatalkan keberlakuan suatu UU. Hanya pengadilan yang punya wewenang untuk membatalkannya, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi," ujar Guru besar Universitas Padjadjaran itu.

Menurut Astawa, Jokowi bisa dianggap menyalahgunakan wewenang jika menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK. "Jadi, saran saya sekali lagi, kalau Presiden harus menerbitkan Perppu, isinya berupa penundaan berlakunya revisi UU KPK, bukan pembatalan," kata dia. 

Permintaan agar Jokowi mengeluarkan Perppu membatalkan UU KPK yang baru menjadi salah satu tuntutan dari aliansi mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di DPR dan berbagai wilayah di Tanah Air selama beberapa hari berturut-turut.