Longgarkan transportasi, Menhub rusak semangat pemda perangi Covid-19

Pemerintah berencana akan melonggarkan operasi tranportasi di tengah masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan larangan mudik esok, Kamis (7/5). Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja bersama DPR.

Sontak, beberapa fraksi mengkritik rencana pemerintah ini. Anggota DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menegaskan, rencana pelonggaran operasi tranportasi ini adalah bukti pemerintah pusat tidak memiliki satu semangat dengan pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19.

"Ini sekali lagi pemerintah pusat merusak kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang ingin mengendalikan wabah Covid-19," terang Mardani, Rabu (6/5).

Ketua DPP PKS ini mengatakan, rencana kebijakan ini membuat pemda berpotensi kelabakan dalam mengendalikan kedatangan arus manusia.

Padahal, lanjut dia, hingga sekarang sudah banyak daerah yang tadinya sebagai zona hijau berubah menjadi zona merah akibat perpindahan orang atau migrasi.

Oleh sebab itu, Mardani berharap pemerintah pusat bisa lebih melihat wabah ini, dan mendengarkan keluhan beberapa pemda dengan rendah hati.

Jika pelonggaran operasi tranportasi masih tetap dilakukan, Mardani khawatir keadaan malah akan menjadi tambah bahaya. Rantai persebaran virus tidak akan pernah terminimalisasi.

"Saya hanya usulkan, hentikan rencana ini," tegas Mardani.

Kritik senada datang dari anggota Komisi IX dari fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay. Menurutnya, rencana pelonggaran operasi tranportasi belum tepat dilakukan.

Pasalnya, hingga sekarang belum ada indikasi pasien positif Covid-19 menurun. Pun dalam penerapan PSBB di berbagai daerah, semuanya belum dapat dikatakan efektif dan berhasil.

"Dari rapat terakhir kemarin dengan Kemenkes, disebutkan indikasi penurunan terhadap kasus positif corona ini belum ada. Mereka hanya mengatakan PSBB berdampak positif untuk mengurangi persebaran. Jadi sementara tidak menaikan angka yang signifikan karena PSBB," kata Saleh.

Berangkat dari pernyataan itu, Saleh heran mengapa rencana pelonggaran operasi tranportasi keluar. Padahal seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah mempertahankan hasil tersebut terlebih sampai kurva persebaran betul-betul turun drastis, bukan malah melonggarkan yang berpotensi menaikan kembali persebarannya.

Selain itu, Saleh juga mempertanyakan alasan konkret pemerintah melonggarkan operasi tranportasi ini. Bagi dia, jika alasannya agar orang dapat bekerja tidak masuk akal.

"Kalau dia (Menhub) bilang supaya orang bisa kerja lagi, apakah kebijakan sudah sama dengan kementerian lainnya? Kan sekarang masih PSBB, orang masih belum kumpul. Kalau transportasi dibuka lagi, orang menghadiri kerumunan lagi, bukankah sebaiknya PSBB dicabut semua? Jangan tanggung," ujar Saleh.

Menurutnya, dilonggarkannya operasi tranportasi sangat berpotensi besar meningkatkan persebaran virus. Saleh memberikan contohn kasus yang terjadi ketika ditemukan 3 orang penumpang KRL jurusan Bogor-Jakarta yang dinyatakan positif Covid-19 saat dilakukan tes PCR langsung.