sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Mahfud MD disebut mainkan politik cuci tangan soal TWK

TPDI anggap pernyataan Mahfud DWK terkait TWK seperti bunglon, berbicara sebagai Menkopolhukam atau pengamat.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Minggu, 27 Jun 2021 06:43 WIB
Mahfud MD disebut mainkan politik cuci tangan soal TWK

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD cuci tangan terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Petrus mengatakan ini menanggapi pernyataan Mahfud MD yang menyebut persoalan yang terjadi di KPK tak sepenuhnya merupakan keputusan pemerintah, tetapi juga di tangan partai politik hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Ini jelas politik mencuci tangan melepas tanggung jawab dari seorang Menkopolhukam," kata Petrus dalam keterangannya kepada Alinea.id, Sabtu (26/6) malam.

Menurut Petrus, apa yang disampaikan Mahfud justru membuat dirinya seperti bunglon. Tidak jelas, apakah Mahfud berbicara sebagai Menkopolhukam atau sebagai pengamat.

Sponsored

"Karena dalam diskusi itu, Mahfud MD tidak mau berkata tegas bahwa persoalan revisi UU KPK sudah final dan TWK adalah perintah UU yang harus dilaksanakan," ujarnya.

Petrus menjelaskan, di tengah konflik TWK pegawai KPK yang belum selesai, Mahfud justru menarik mundur polemik tersebut kepada persoalan revisi UU KPK yang sudah final. Dengan narasi bahwa keputusan tentang revisi UU KPK, tidak di pemerintah saja, tetapi di DPR, partai politik dan civil society.

Sebagai Menkopolhukam, kata Petrus, seharusnya Mahfud MD konsisten. Bahwa sekarang saatnya kita laksanakan UU KPK, bukan sebaliknya menjustifikasi revisi UU KPK sebagai pelemahan terhadap KPK.

Sebelumnya, Mahfud MD angkat bicara soal polemik 51 pegawai KPK yang terancam dipecat karena tak lolos TWK untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN). Menurut dia, persoalan yang terjadi di KPK tak sepenuhnya merupakan keputusan pemerintah, tetapi juga di tangan partai politik hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Keputusan tentang KPK itu tidak di pemerintah saja, ada di DPR, partai dan civil society ini akan pecah juga," ungkap Mahfud dalam diskusi dengan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) serta sejumlah pimpinan universitas di Yogyakarta yang ditayangkan di YouTube UGM, Sabtu (5/6).

Oleh karena itu, Mahfud meminta agar masyarakat tak hanya menyalahkan Presiden Jokowi atas upaya pelemahan terhadap KPK. Sebab, menurut dia, Presiden juga berkomitmen untuk memperkuat KPK. Salah satunya, saat Presiden hendak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan revisi UU KPK.

Berita Lainnya