Mahfud MD, Menko Polhukam perdana dari kalangan sipil

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanaan (Menko Polhukam) di kabinet barunya, Kabinet Indonesia Maju. Dengan penunjukan Mahfud, untuk kali pertama sepanjang sejarah jabatan Menko Polhukam diduduki kalangan sipil. 

Direktur Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo mengatakan, penunjukan Mahfud MD merupakan terobosan baru yang dilakukan Jokowi dalam periode pemerintahannya yang kedua. Sebelumnya, jabatan Menko Polhukam selalu diisi oleh kalangan militer.

"Jabatan Menko Polhukam itu monopoli militer dari dulu. Ini yang baru dalam periode kedua Jokowi, menempatkan sipil," kata Karyono dalam diskusi publik membedah kabinet Jokowi jilid II bertajuk "Membaca Profil Kabinet Gado-gado" di kantor Perkumpulan Gerakan Kebangsaan, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Menurut Karyono, tantangan Mahfud MD ke depan ialah bagaimana menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Pasalnya, pemerintahan Jokowi pada periode perdana kerap dikritik tak mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan. 

Mahfud, lanjut Karyono juga harus mampu membuktikan menteri dari kalangan sipil dapat diterima militer. Pasalnya, Mahfud bakal mengoordinasi Kementerian Pertahanan, TNI, Kejaksaan, dan Polri.

"Apakah timbul resistensi dari militer? Apakah militer siap terima dari kalangan sipil? Ini kita uji ke depan apakah menempatkan sipil di Menko Polhukam dapat menciptakan stabilitas keamanan," ujarnya.

Tanpa menjelaskan lebih lanjut bagaimana reaksi militer menerima Mahfud MD, Karyono menilai keputusan Jokowi menempatkan kalangan sipil untuk jabatan Menko Polhukam ialah dalam rangka mewujudkan pemerintahan sipil yang mulai diterapkan banyak negara saat ini.

"Jokowi saya kira ingin mewujudkan pemerintahan sipil yang mulai diterapkan di banyak negara saat ini," kata dia.

Mahfud merupakan salah satu dari 18 menteri dengan latar belakang nonpartai. Beberapa nama dari kalangan profesional yang ditunjuk Jokowi sebagai menteri, di antaranya Sri Mulyani, Retno P. Marsudi, Nadiem Makarim, hingga Bahlil Lahadalia. 

Usai pelantikan di Istana Merdeka pagi tadi, Mahfud MD menyatakan, pengalamannya sebagai Menteri Pertahanan di era Abdurahman Wahid atau Gus Dur menunjukkan tidak sulit untuk mengoordinasikan tentara. 

"Militer itu selalu disiplin secara hierarkis. Ketika saya dulu memimpin jenderal-jenderal, meski saya sipil, mereka mengikuti perintah," katanya kepada wartawan. 

Dalam konteks trias politika, pengalaman Mahfud terbilang lengkap.  Pada era pemerintahan Gus Dur, Mahfud pernah menjabat sebagai Menhan dan merangkap sebagai Menteri Kehakiman dan HAM. Pada 2004, Mahfud melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Setelah masa jabatannya di DPR berakhir, Mahfud mendaftar seleksi uji kelayakan calon hakim konstitusi dan terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk periode 2008-2013. Sebelum menjadi menteri, Mahfud tercatat sebagai anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).