Mahfud respons JK soal kritik ke Jokowi: Ekspresi dilema kita

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD merespons pernyataan mantan Wakil Presiden (Wapres) ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), terkait cara mengkritik pemerintah Joko Widodo (Jokowi) agar tidak dipanggil polisi.

Mahfud menganggap pernyataan JK itu bukan hanya sebagai kritik terhadap pemerintahan Jokowi periode kedua.

“Pertanyaan Pak JK tentang ‘Bagaimana menyampaikan kritik agar tidak dipanggil polisi’ harus dipahami sebagai pertanyaan biasa yang dihadapi pemerintah sejak dulu, saat Pak JK jadi Wapres sekalipun. Sejak dulu jika ada orang mengkritik sering ada yang melapor ke polisi dan polisi wajib merespon,” tulis Mahfud melalui akun Twitter pribadinya @mohmahfudMD, Senin (15/2).

Menurut Mahfud, JK tidak bermaksud menuding pemerintahan saat ini terkait jika mengkritik akan dipanggil polisi. Sebab, fenomena mengkritik pemerintah, kemudian dipanggil polisi sudah ada sejak JK menjabat sebagai Wapres mendampingi Jokowi.

“Tetapi itu sejak dulu, karena selalu ada yang melapor ke polisi. Faktanya, sejak Pak JK masih jadi Wapres periode I juga ada kasus Sarrachen dan Muslim Cyber Army. Ada juga akun Piyungan,” ucapnya.

Ia pun menyinggung keluarga JK yang melaporkan eks politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean dan Rudi S. Kamri pada Rabu (2/12/2020) lalu. Putri JK, Musjwira Jusuf Kalla melaporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri terkait tudingan JK terlibat dalam kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

“Apalagi baru-baru ini juga keluarga Pak JK melaporkan Ferdinand Hutahaean, Rudi S Kamri, dan cawalkot Makassar ke polisi karena dugaan tudingan main politiknya Pak JK. Laporan-laporan ke polisi itu dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara Jadi, pernyataan JK adalah ekspresi dilema kita,” tutur Mahfud.

Sebelumnya, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai harus ada check and balances agar demokrasi berjalan baik. Fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah, kata JK, harus berjalan.

"Walaupun dikritik berbagai-bagai (banyak dikritik), Bapak Presiden (Joko Widodo) mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi,” ucapnya dalam diskusi virtual di acara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat (12/2).