Mahfud MD sebut anggaran pilkada belum cair hanya miskomunikasi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 sudah cair.

Mahfud menyebut informasi terkait anggaran pilkada belum cair hanya miskomunikasi. Sehingga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak perlu membuka peluang untuk menundanya.

“Itu hanya miskomunikasi. Yang benar, Menteri Keuangan sudah mencairkan kepada KPU Pusat, tetapi Ketua KPU Pusat belum dapat info dari sekjennya. Dan sekretariat jenderal belum mentransfer ke daerah karena daerah-daerah tersebut belum menyerahkan rincian kebutuhan. Yang sudah menyerahkan rincian telah ditransfer. KPU Jawa Timur, misalnya, anggarannya sudah cair sejak Senin lima hari yang lalu,” ujar Mahfud sebelum menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak di Jawa Timur, Jumat (26/6).

Dia menambahkan, jika KPU Pusat ingin anggaran dana pilkada ditransfer ke KPU Daerah, maka segera mengajukan rincian kebutuhannya secara resmi agar tidak menyalahi undang-undang.

Menurut Mahfud, tidak ada alasan untuk menunda tahapan Pilkada Serentak 2020. “Karena yang dari Menteri Keuangan dananya sudah cair sesuai dengan tahapan permintaannya,” tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Sementara itu, Ketua KPU Jawa Timur Chairul Anam mengaku sudah siap menggelar Pilkada serentak. Ia juga menegaskan pihaknya telah melakukan persiapan dari segi anggaran untuk berbagai tahapannya.

“Insyaallah kita semua sangat siap untuk melaksanakan pilkada serentak,” ucapnya di hadapan Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan para kepala daerah se-Jawa Timur pada acara rapat koordinasi tersebut.

Sebelumnya, dalam rapat kerja Komisi II dengan KPU dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6), Ketua KPU Arif Budiman mengeluhkan soal tambahan anggaran pilkada yang belum cair.

Ia menegaskan pentingnya tambahan anggaran, mengingat pilkada serentak akan dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Misalnya, untuk keperluan pengadaan alat pelindung diri (APD).

Menurut Arief, lambatnya pencairan tambahan anggaran bakal mengganggu ritme tahapan pilkada mendatang.