Mantan konsultan Bank Dunia pimpin PDI Perjuangan di Aceh

Muslahuddin Daud, mantan konsultan Bank Dunia resmi memimpin PDI Perjuangan di Aceh. Ia terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Aceh setelah dilakukan konsolidasi organisasi melalui konferensi daerah Provinsi Aceh.

“Muslahuddin Daud terpilih sebagai ketua. Dia adalah mantan konsultan Bank Dunia yang memilih keluar dan menjadi pembina petani di kampung halamannya di Aceh,” kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (5/8).

Hasto menjelaskan, konferensi daerah PDI Perjuangan Provinsi Aceh menjadi pemuncak dari kegiatan konferensi daerah dan cabang seluruh Indonesia. Ini merupakan sebagai prasyarat pelaksanaan Kongres V yang akan diselenggarakan di Bali pada 8-10 Agustus 2019 nanti.

"Konsolidasi organisasi yang dilakukan PDI Perjuangan pada tingkat cabang dan daerah, berupa evaluasi, sinkronisasi program, dan pergerakan struktural partai di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi," ujarnya.

Menurut Hasto, kini PDI Perjuangan memiliki struktur baru di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. DPD PDI Perjuangan Aceh, kata dia, adalah yang terakhir melakukan konferensi daerah pada 3 Agustus 2019.

"Aceh menjadi puncak konsolidasi. Ibu Megawati Soekarnoputri, dengan kejernihannya dalam melakukan profiling kader, akhirnya menugaskan Muslahuddin Daud, untuk memimpin PDI Perjuangan di Aceh," ucapnya.

Hasto menilai, Muslahuddin adalah sosok cendekiawan berpengalaman luas dan visioner yang menjadi konsultan Bank Dunia. Namun, karena panggilan nurani, Muslahuddin memilih mundur dari Bank Dunia dan menjadi pejuang kemanusiaan di kampung halamannya di Aceh dengan membantu para petani.

Dalam memegang kendali PDI Perjuangan di Aceh, Muslahuddin akan dibantu Yunia Sofiasti selaku sekretaris. Adapaun Yunia merupakan seorang muda yang terjun ke politik dengan basis pengalaman luas sebagai arsitek. Sedangkan bendahara dijabat oleh Hamdani, seorang mantan aktivis ormas kemahasiswaan yang pernah berprofesi sebagai pengusaha kopi.

"Seluruh pimpinan baru DPD PDI Perjuangan Aceh tersebut dipilih dengan kewajiban memahami kebudayan Aceh," katanya.

Dengan selesainya Konferda di Aceh, kata dia, maka PDI Perjuangan semakin meneguhkan diri sebagai partai yang membumikan demokrasi Pancasila dengan mengedepankan musyawarah.

"Hal itu bukan berarti meniscayakan kemajuan peradaban dengan munculnya berbagai teknologi baru. PDI Perjuangan justru menerapkan berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, perilaku organisasi, kepemimpinan, dan strategi politik dengan Pancasila sebagai panduannya," katanya.

Hasto menegaskan, struktur baru PDI Perjuangan di seluruh Indonesia itu diwujudkan dengan prinsip kaderisasi yang muncul dari bawah. "Jadi, PDI Perjuangan menjauhkan diri dari langkah pragmatis seperti membajak kader partai lain," katanya.

Berpolitik, kata dia, adalah investasi kehidupan bagi bangsa dan negara, sehingga harus dilakukan dengan cara yang baik-baik dan bukan jalan pintas.

"Kami percaya bahwa demokrasi Pancasila yang dijalankan dengan musyawarah, gotong royong, dan digelorakan oleh rasa cinta pada tanah air, adalah jalan demokrasi terbaik yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia," ujarnya.