Maruf Amin berjasa redam konflik masyarakat Dayak dan FPI

Maruf Amin disebut berjasa meredam konflik antara masyarakat Dayak dan Front Pembela Islam pada 2017 lalu.

Maruf Amin berjasa redam konflik masyarakat Dayak dan FPI Calon presiden Maruf Amin/Antara Foto

Kedatangan calon wakil presiden Maruf Amin ke Kota Pontianak, Sabtu (15/9), disambut masyarakat Dayak dan umat lintas agama. Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu, disebut berjasa meredam konflik antara masyarakat Dayak dan Front Pembela Islam pada 2017 lalu.

"Ini adalah kunjungan kiai Maruf Amin yang ketiga ke Kalbar. Dalam kunjungan sebelumnya, pada tahun 2017, kiai turut berjasa meredam konflik antara masyarakat Dayak dengan FPI," kata Ketua Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM) Kalbar, Sukiryanto, di Pontianak.

Karena jasanya itu, masyarakat Kalbar, menurut Sukiryanto, sangat berterima kasih kepada Maruf Amin. "Kalau kiai tidak turun saat itu, hampir terjadi konflik besar," sambungnya.

Maruf Amin hadir dalam acara Dialog Kebangsaan yang dihelat para alumni organisasi kemahasiswaan. Saat tiba di lokasi dialog, Hotel Grand Mahkota, Jalan Sidas, Maruf disambut masyarakat adat Dayak yang dipimpin oleh Sekjen Masyarakat Dayak Nasional Yacobus Kumis, Ketua IKBM Kalbar H Sukiryanto, Ketua PWNU Kalbar H Hildi Hamid, dan tokoh lainnya. Maruf diundang dalam kapasitasnya sebagai Dewan pembina BPIP.

Dalam dialog itu, Maruf mengajak untuk bersyukur karena Indonesia memiliki landasan ideologi Pancasila. Menurutnya, Pancasila adalah titik temu dan kesepakatan sehingga lahirlah NKRI.

"Kita sebagai bangsa bersyukur karena punya landasan kesepakatan yang menjadikan lahirnya NKRI, yaitu Pancasila. Pancasila adalah titik temu," kata Maruf. Maruf menyebut, tak ada negara lain yang memiliki ideologi seperti Pancasila.

Dialog kebangsaan tersebut digelar oleh Aliansi Kebangsaan Kalbar. Aliansi terdiri dari IKA PMII Kalbar, KAHMI Kalbar, PA GMNI Kalbar dan Forkoma PMKRI Kalbar. Sementara peserta yang hadir di kegiatan tersebut dari berbagai ormas, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, aparat keamanan, mahasiswa, dan lainnya. (ant)


Berita Terkait