Maruf Amin sarankan pemerintah buka dialog dengan KKB Papua

Ma'ruf Amin mensyaratkan agar dialog yang dilakukan tetap berada dalam koridor dan kerangka menjaga NKRI.

Maruf Amin sarankan pemerintah buka dialog dengan KKB Papua
Cawapres Maruf Amin saat berdiskusi dengan awak media di kediamannya di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/12)./Robi Ardianto/Alinea)

Calon Wakil Presiden nomor 01, Maruf Amin, menyarankan agar pemerintah membuka kemungkinan untuk membuka ruang dialog dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Menurutnya, ini dapat menjadi pilihan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di Papua, seperti penembakan di Nduga, Papua, yang menewaskan puluhan pekerja dari Istaka Karya.

Hanya saja, Ma'ruf mensyaratkan, dialog yang dibangun harus tetap berada dalam dalam koridor dan kerangka menjaga NKRI.

"Saya kira dialog itu selalu terbuka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa, dan tentu ada batasan-batasannya dalam kerangka NKRI. NKRI itu harga mati," kata Ma'ruf di kediamannya di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/12). 

Menurutnya, dialog dapat membuka aspirasi-aspirasi yang tersumbat terkait pembangunan di Papua. Dia mencontohkan, penggunaan dana Otonomi Khusus (otsus) yang dialokasikan pemerintah untuk Papua. 

Menurutnya, jika ada kritik membangun dalam penerapan otsus, pemerintah dapat membuka diri untuk melakukan perbaikan. 

"Kan kita sudah ada namanya Otonomi Khusus untuk Papua. Otonomi Kusus ini kurangnya dimana, bisa didialogkan. tapi ada legimitatifnya, sepanjang itu masih dalam kerangka NKRI, dialog itu selalu terbuka," kata Ma'ruf.

Namun demikian, dia juga menyarankan agar pemerintah memperketat pengamanan dan perlindungan kepada masyarakat Papua. Dia menegaskan, aksi kekerasan seperti penembakan yang terjadi di Nduga, harus benar dihentikan agar tidak terjadi lagi. 

Meskipun terjadi penembakan oleh KKB kepada pekerja, Ma'ruf pun berharap pemerintah tidak serta merta menghentikan pembangunan di Papua. 

Ma'ruf mengatakan, perlindungan dan pengamanan terhadap para pekerja menjadi sangat penting. Ini untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan membuat masyarakat Papua sejahtera.

Selain itu, pembangunan di wilayah timur Indonesia juga dilakukan untuk menghilangkan kesenjangan antara daerah, terutama di Wilayah Papua. 

"Jadi jangan sampai karena adanya kasus penembakan, kemudian menimbulkan keraguan untuk dilanjutkan," ujarnya. 

Sementara itu, Wakil Direktur Saksi Lukman Edy menegaskan pembangunan di Papua tidak mudah dilakukan. Dia menyebut tiga alasan kondisi ini terjadi.

"Pertama, kondisi alam Papua yang cukup berat, keterbatasan SDM, dan ketiga sosiologinya juga berat," ujarnya. 

Namun dia menegaskan, Jokowi tetap berkomitmen untuk melakukan pembangunan di Papua. Sebab, kata Lukman, Papua merupakan bagian dari NKRI yang harus dikembangkan seberat apapun tantangan yang dihadapi.


Berita Terkait

Kolom

Infografis