Masih 3 tahun, PDIP dan Gerindra bahas koalisi Pemilu 2024

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih tiga tahun lagi. Nama-nama calon presiden (capres) terus bermunculan. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang juga kader PDIP Ganjar Pranowo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan nama-nama lainnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristianto, menegaskan, keputusan siapa yang akan dicalonkan partai menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024 merupakan wewenang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Hasto menegaskan, fokus PDIP saat ini adalah membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Hal tersebut tertuang surat Instruksi Nomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 perihal penegasan komunikasi politik yang meminta para kader PDIP tak bicara terkait bursa Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024.

"Terkait instruksi Ibu Mega soal Capres 2024, karena untuk menjadi pemimpin di republik ini betul-betul muncul sebagai kehendak rakyat, ada campur tangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan mekanisme partai. Ini juga sama dengan Gerindra," kata Hasto dalam konferensi pers secara virtual terkait pertemuannya dengan Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, Selasa (24/8).

Saat ini, menurut Hasto, skala prioritas PDIP adalah mengatasi pandemi Covid-19, bukan membahas Pemilu 2024 atau masalah elektoral. Pilpres 2024, jelasnya, akan dibahas setelah pandemi Covid-19 dapat dilewati. 

Hasto menegaskan, hal itu juga menjadi tujuan silahturahminya dengan Muzani hari ini. "Untuk Pemilu 2024, ya kalau dari aspek ideologi kami sama-sama punya komitmen terhadap Pancasila maka nanti setelah pandemi ini kita lewati bersama-sama ada momentumnya, ada waktunya untuk membahas hal-hal tersebut," jelas Hasto.

Kendati demikian, Hasto tak memungkiri jika pertemuan dengan Ahmad Muzani juga membahas mengenai Pemilu 2024. Tak mau mengungkap isi pembicaraan, dia menyatakan, pembahasan dilakukan di ruang tertutup. "Berkaitan dengan Pemilu 2024, ya tadi kami bahas dalam ruang yang tertutup," ungkapnya.

Hasto mengatakan, PDIP dan Gerindra juga bersepakat untuk meredakan tensi politik selama pandemi Covid-19. Untuk itu, keduanya sepakat untuk tidak membahas perubahan UU Pemilu dan UU Partai Politik. "Untuk itu berbagai tensi politik yang tidak perlu, ya fokus utama kita adalah mengatasi pandemi," kata Hasto.