logo alinea.id logo alinea.id

Masinton: Perppu bisa bikin Jokowi jadi diktator konstitusi

Perppu tidak bisa sembarangan dikeluarkan oleh Presiden dan harus melalui pertimbangan matang.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Selasa, 08 Okt 2019 22:18 WIB
Masinton: Perppu bisa bikin Jokowi jadi diktator konstitusi

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 Masinton Pasaribu berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memenuhi desakan berbagai kelompok masyarakat yang ingin Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diterbitkan. 

Menurut Masinton, Perppu tidak bisa sembarangan dikeluarkan oleh Presiden dan harus melalui pertimbangan matang. 

"Perppu itu diktator konstitusi. Bahaya kalau soal ketatanegaraan atau konstitusi kita diletakkan pada tekanan-tekanan," kata Masinton dalam diskusi "Habis Demo Terbitlah Perppu" di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).

Masinton mengatakan, Perppu tidak bisa dikeluarkan hanya berbasis persepsi kegentingan segelintir orang. Menurut dia, penerbitan Perppu karena desakan publik bakal jadi preseden buruk dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

"Jangan ada yang mendesak-desak Presiden. Suatu saat, Presiden ke depan, mungkin bukan Jokowi. Lalu, ada pedemo datang ke depan Istana menuntut dikeluarkan Perppu Pers. Lalu, karena Presiden itu tidak suka kebebasan pers, dikeluarkannyalah. Rusak kebebasan pers kita," ujar Masinton.

Menurut dia, terasa janggal jika publik mendesak Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu untuk produk UU belum memiliki nomor dan bahkan belum berlaku di masyarakat. "Seakan meminta Presiden bertindak diktator dengan membuat peraturan sendiri," ujar dia. 

Hingga kini, desakan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Perppu pembatalan UU KPK masih terus bergulir. Salah satunya dari PP Pemuda Muhammadiyah.

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto menilai Perppu perlu diterbitkan untuk meredam gejolak di masyarakat. Pasalnya, mayoritas publik tidak setuju ada upaya melemahkan KPK via UU KPK terbaru. 

Sponsored

Lebih jauh, ia mengatakan, Jokowi tidak perlu takut akan dimakzulkan. Pasalnya, menerbitkan Perppu merupakan hak preogratif presiden.

Ia mencontohkan keadaan politik yang pernah dialami oleh Presiden ke-6 Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat mengeluarkan Perppu UU Pilkada tahun 2014. "Ada aturan mainnya kan itu. Tidak ada kaitannya dengan impeachment-lah," terangnya. 

Namun demikian, Sunanto mengatakan, ia tidak mendukung pembatalan UU KPK sepenuhnya. "Sebaiknya isi Perpou tersebut lebih pada penundaan untuk sama-sama dibahas dengan berbagai pihak, termasuk elemen masyarakat," ujar dia. (Ant)