Masjid kerap jadi tempat menyerukan hoaks people power di Ambon

Masjid di Ambon kerap menjadi tempat untuk menyerukan informasi hoaks mengenai ajakan untuk mengikuti aksi people power. Seruan tersebut bertujuan menolak hasil Pemilu 2019 yang digelar secara serentak pada 17 April lalu. 

“Informasi yang berkembang saat ini ada upaya kelompok-kelompok yang tak bertanggung jawab untuk memanfaatkan Ramadan dengan menjadikan masjid-masjid sebagai tempat untuk provokasi secara lisan. Sedangkan yang lebih besar lagi melalui media sosial,” kata Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease AKBP Sutrisno Hadi Santoso di Ambon, Jumat (10/5).

Sutrisno mengungkapkan, penyebaran hoaks melalui media sosial biasanya menggunakan jejaring Facebook dan grup-grup Whatsapp. Melalui jejaring media sosial itulah informasi menyesatkan atau belum tentu kebenarannya kerap disebar. 

Karena itu, pihaknya merasa perlu melakukan kegiatan silaturahmi dengan para tokoh agama seperti ustaz dan imam masjid. Tujuannya, untuk menghindari penyebaran hoaks di media sosial yang mengajak aksi people power.

“Makanya kami mengimbau para ustaz atau pun tokoh agama yang hadir dalam pertemuan bisa menyampaikan kepada umat atau jamaahnya untuk tidak begitu saja percaya kepada berita yang muncul di medsos,” ujarnya.

Sutrisno menerangkan, berita yang diunggah di medsos oleh orang yang tak dikenal atau tak mengetahui keberadaannya dengan isi informasinya yang negatif, sudah bisa dipastikan informasi itu adalah berita bohong yang bertujuan mengacaukan situasi kamtibmas yang saat ini kondusif, terutama di Kota Ambon dan Maluku.

Menurut dia, informasi terkini yang paling viral adalah imbauan soal pengerahan kekuatan massa atau people power. Cara ini pernah digunakan saat menggulingkan Presiden Soeharto. Namun, untuk saat ini situasinya berbeda karena people power digunakan oknum-oknum tertentu yang tak bertanggung jawab.

“Maka dari itu kami mengimbau para ustaz dan imam masjid dapat memberikan pemahaman atau tauziah kepada jamaahnya agar tidak lekas percaya terhadap berita-berita yang beredar di medos,” katanya.

Sutrisno mengimbau, sebagai umat Islam berkewajiban menjaga sikap selama Ramadan, serta menghindari aksi-aksi inkonstitusional pascapemilu 17 April 2019. Apalagi jalannya Pemilu 2019 berlangsung baik. 

Dalam pelaksanaannya pun, kata dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diawasi oleh Bawaslu. Menurut Sutrisno, itu sudah cukup profesional. Ketika terjadi dugaan penyimpangan, maka langkah hukum yang dapat ditempuh mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

“Langkah inkonstitusional tidak dibenarkan karena melanggar hukum dan wajib dihindari. Juga perlu disikapi agar tidak terjadi aksi anarkistis atau main hakim sendiri,” kata Sutrisno. (Ant)