Megawati sindir elite politik soal isu penundaan Pemilu 2024

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan sikapnya terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Menurut dia, semua orang harus bersikap sebagai negarawan yang memikirkan nasib rakyatnya, bukan hanya kepentingan politis.

Apalagi, kata Megawati, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan sebelumnya jika tak ada penundaan pemilu.

Hal itu diungkapkan Megawati dalam sambutannya di acara "Kick Off & Talkshow Pembentukan BRIDA, Setahun BRINteraksi" secara daring, Rabu (20/4).

Awalnya, Megawati menjelaskan kenapa dirinya ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kemudian, dalam sambutannya, Presiden ke-4 RI ini menekankan pentingnya pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Tak lain demi memajukan perekonomian di daerah tersebut melalui penelitian (research) dan inovasi.

Setelahnya, Megawati menyoroti pemekaran wilayah atau daerah otonom baru (DOB). Menurutnya, jika suatu DOB tidak mengalami perkembangan, sebaiknya dikembalikan lagi ke daerah asalnya. Kata Megawati, keputusan itu tentu melalui sebuah penelitian, bukan hanya sebuah pertimbangan politis atau kepentingan sebuah partai politik. 

"Kenapa? Kasihan rakyatnya. Ini tantangan lho. Buat siapa? Semua, buat semua. Enggak melalui partai-partai. Jadi, eggak ada politik. Mau diapakan? Kan yang sengsara rakyat di daerah itu," ujar Megawati.

Oleh karena itu, Megawati mengajak semua orang untuk menjadi negarawan yang berjuang dan memikirkan nasib rakyatnya. Alasan itulah, tegas Megawati, dirinya menolak penundaan Pemilu 2024. 

"Jadi mari kita menjadi para negarawan di Republik Indonesia ini, yang hanya memikirkan rakyat kita. Siapa kamu, terserah, sudah ada jalannya. Nanti ada pemilu. Makanya, saya tegas mengatakan sebagai ketua partai. No! Enggak ada penundaan sama sekali. Tetap berjalan apa adanya," tegas Megawati.

Wacana penundaan Pemilu 2024 mengemuka setelah sejumlah menteri di kabinet pemerintahan Jokowi mendorong adanya penundaan, termasuk perpanjangan periode jabatan presiden. Setelah wacana ini bergulir dan menuai polemik berkepanjangan, Jokowi pun bersikap dengan menyatakan Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Sikap Jokowi juga ditandai dengan pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 di Istana Negara pada pekan lalu.