Megawati tepis tudingan campur adukan politik dengan riset di BRIN

Ketua Dewan Pengaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri, menepis keraguan banyak pihak perihal posisinya sebagai sebagai ketua umum partai politik dengan masa depan riset dan inovasi di Tanah Air. Menurutnya, anggapan akan mencampuradukan politik dengan masalah penelitian dan inovasi merupakan sebuah bentuk prasangka buruk atau suudzon kepada dirinya.

"Saya harus menceritakan sedikit, karena ini sangat penting. Banyak orang bertanya terutama, kenapa kok Ibu Mega yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN," ujar Megawati dalam arahannya di acara "Kick Off & Talkshow Pembentukan BRIDA, Setahun BRINteraksi" secara daring, Rabu (20/4). 

Megawati mengatakan, masyarakat perlu memahami keberadaanya di BRIN, bukan untuk kepentingan politis, melainkan semata-mata untuk kesejahteraan Bangsa Indonesia.

"Saya bilang, duh, ini orang pintar-pintar, kok belum apa-apa sudah seringkali suudzon. Jadi, supaya semua di daerah (kepala BRIDA) ini mengerti, saya ini orang yang sangat taat aturan," ujar Megawati. 

"Kalau dibilang research itu harus netral, objektif, itulah yang saya katakan. Ketika terbentuknya Dewan Pengarah, saya masuk, saya bilang, jangan melihat saya sebagai seorang politisi. Saya di suruh di sini (BRIN) oleh Presiden Jokowi. Saya minta kalau di research itu harus netral dan bukan pembenaran, tetapi kebenaran. Tidak mengada-ada!" imbuh dia.

Awalnya, Presiden ke-5 RI ini menjelaskan kenapa dirinya sangat mempedulikan masalah penelitian dan inovasi di Indonesia. Menurutnya, keinginan itu terbesit sejak ia menjadi wakil presiden di era pemerintahan BJ Habibie.

Saat itu, kata Ketua Umum PDIP ini, telah dibentuk dan berlaku Undang-undang Otonomi Daerah (UU Otda). Saat rapat kabinet terbatas dengan jajaran menteri, ia diberikan kesempatan oleh Presiden BJ Habibie untuk memberikan masukannya mengenai UU Otda. 

Menurutnya, melalui UU Otda, selain merubah sistem sentralisasi menjadi desentralisasi, salah satu kekhususan yang didapati daerah ialah adanya keleluasan di bidang ekonomi. Sayangnya, hal ini tidak secara maksimal membangun daerah. Sebab, selain minimnya inovasi, daerah juga masih tergantung kepada pusat dalam hal anggaran.

Di sisi lain, lanjut Megawati, posisinya kala itu ialah sebagai anggota Komisi IV DPR yang menyadari minimnya anggaran negara di bidang penelitian dan inovasi. Sebagai anggota Komisi IV, diakui Mega, ia kerap bersentuhan dengan masalah peternakan, pertanian, kehutanan hingga transmigrasi.

"Justru pada waktu itu sebagai anggota DPR, saya sangat berkeluh kesah bahwa di dalam APBN kita, yang namanya urusan research itu, gak ada yang namanya satu persen. Pasti nol koma. Bagaimana kita melakukan satu hal kalau research-nya saja, keuangannya itu minim sekali?" kata dia.

Megawati mengaku keinginan merubah wajah penelitian dan inovasi terbuka lebar saat Jokowi memenangkan Pilpres 2019. Jokowi menanyakan kepada dirinya perihal apa saja yang diperlukan dalam pemerintahan. Mengingat, kata Megawati, PDIP merupakan partai pengusung utama Jokowi-Ma'ruf Amin.

Kepada Jokowi, Mega pun lantas menceritakan unek-uneknya mengenai masalah penelitian dan inovasi yang tidak mendapat dukungan penuh dari pemerintah.

"Saya keluhkan masalah research. Research kita itu benar-benar, saya sendiri, tidak mengerti, orang pintar di Indonesia ini banyak saya bilang. Anak-anak Indonesia pintar-pintar tapi kenapa ya dalam hal research, tapi dalam proses pembicaraan APBN, tentunya itu urusan research sepertinya di belakang, terbelakangkan," ungkap Megawati.

Mendapat lampu hijau dari Kepala Negara, Megawati lantas berdiskusi lebih panjang dan mendalam mengenai masalah penelitian dan inovasi dengan Jokowi. Hal yang ditekankan Megawati ialah, selain menaikan anggaran, perlu juga dibentuk sebuah badan untuk penelitian dan inovasi. 

"Pak, nuwun, saya cuma satu (permintaan) saja, kalau diboleh itu dibuat badan. Kenapa badan? Karena badan itu bisa langsung dengan presiden. Koreksi saya kalau apa yang saya terangkan ini salah. Tapi menurut saya, itu semua benar," katanya. 

Singkat cerita, Megawati pun ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN oleh Jokowi. Kendati begitu, dia mengaku sama sekali tidak ikut membahas soal pembentukan BRIN sebagai lembaga yang membawahi seluruh litbangjirap di lembaga dan kementerian.

"Saya tidak ikut membahas, tapi suatu hari saya ditelpon Pak Pramono (Sekretaris Kebinet Pramono Agung), waktu itu saya dan anak-anak libur ke Jepang. Saya bilang kenapa? Ibu akan dilantik. Lantik apa lagi, karena saya sudah menjadi Ketua BPIP. Dia (Pramono) bilang untuk badan baru. BRIN. Jadi ibu cepat pulang," katanya.