Menakar tingkat kepuasan publik kepada Jokowi setelah putusan MKMK

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah mengeluarkan putusan kalau mereka tidak bisa mengoreksi putusan MK soal batas usia capres dan cawapres.

Sebagian kalangan pun beranggapan kalau putusan MK soal batas usia capres dan cawapres tidak lepas dari peran dan upaya Presiden Jokowi meneruskan kepemimpinan nasional melalui Prabowo-Gibran.

Hal itu cukup beralasan. Mengingat pada saat putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu dibacakan, Anwar Usman masih menjabat sebagai Ketua MK. Publik pun paham kalau Anwar Usman merupakan suami dari adik kandung Presiden Jokowi. Putusan itu pun diyakini menguntungkan Gibran Rakabuming Raka untuk dapat maju pada Pilpres 2024, mendampingi Prabowo Subianto. 

Tetapi apakah hal itu bakal memengaruhi tingkat kepuasan publik kepada Presiden Jokowi?

Sejumlah lembaga survei telah mengeluarkan riset soal kepuasan publik atas kinerja Jokowi pada beberapa bulan lalu. Misalkan, SMRC pada pada Mei menyebutkan kalau tingkat kepuasan publik atas kinerja Jokowi mencapai 81,7%. LSI Denny JA pada Juni mencapai 90,0%, Litbang Kompas pada Juli mencapai 73,3%, Indikator pada Juli 81,0%, LSI pada Juli 81,9% dan Y-Publica pada Agustus 81,6%.

Bagaimana dengan sekarang? Menurut pengamat politik dari Nusantara Centre Yudhie Haryono, secara teoritis putusan MKMK tidak akan banyak memengaruhi kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi. Apalagi hal itu tidak berhubungan langsung dengan kinerja Presiden Jokowi yang paling banyak mendapatkan sorotan, yaitu soal pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran.

"Justru akan semakin populer, walaupun sekarang memang cenderung ke arah negatif. Tetapi dalam waktu dekat berpotensi membaik lagi karena kebijakan Presiden Jokowi terkait bansos," ucap dia saat dihubungi Alinea.id, Minggu (12/11).

Seperti diketahui, pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan APBN untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi. Paket kebijakan pertama adalah penebalan bansos berupa tambahan bantuan beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi. Paket kebijakan kedua ditujukan untuk mengoptimalkan peran UMKM melalui percepatan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). paket kebijakan ketiga adalah penguatan sektor perumahan untuk mendongkrak kegiatan di sektor konstruksi perumahan dan sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk bisa mendapatkan rumah.

Lantas bagaimana dengan pasangan yang diyakini bakal didukung Presiden Jokowi? Dia mengakui, kalau untuk sementara akan memengaruhi citra pasangan yang didukung. Tetapi, hal itu tidak lama. Seiring dengan berbagai kebijakan Presoden Jokowi yang bakal menguntungkan calon presiden dan wakil presiden yang bakal didukungnya.

"Itulah sebabnya secara moral, seharusnya incumbent tidak boleh mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tidak bakal bisa netral," kata dia.  

Pendiri LSI Denny JA, Denny Januar Ali mengatakan kalau tingkat kepuasan publik kepada Jokowi masih sangatlah tinggi. Di mana, pada survei LSI Denny JA, pada Oktober 2023, pascaputusan MK, kepuasan publik pada Jokowi masih menyentuh angka 76,7%. 

Dengan waktu pencoblosan kurang dari 100 hari lagi. Kemudian pada saat yang sama, efek Jokowi, approval rating-nya, juga tingkat kesukaan wong cilik pada Jokowi, maka tingkat kepuasannya cenderung berpotensi tumbuh lebih banyak lagi. 

Apalagi Jokowi sudah menyatakan, selaku presiden, ia akan melanjutkan program bantuan sosial yang selama ini dilakukannya. Yaitu BLT (Bantuan Langsung Tunai) dua kali lipat bagi kelompok miskin. Ada pula bantuan khusus Elnino. Jokowi pun akan melanjutkan program Bansos beras sampai tahun depan.

"Ini program Jokowi yang mudah menembus pemilih wong cilik, yang sulit ditembus pasangan capres dan cawapres manapun untuk skala nasional," kata dia.

Jika Jokowi semakin populer, efek jokowi paling besar jatuh ke pasangan capres dan cawapres mana?

Dia memastikan, pasangan Prabowo dan Gibran yang paling mendapatkan berkah dari Efek Jokowi. Pasangan inilah yang bisa dikatakan membawa branding Jokowi, yang semakin diidentikan dengan Jokowi.

Prabowo berulang-ulang menyatakan akan meneruskan program Jokowi. Sementara Gibran sendiri adalah putra kandung Jokowi.

"Ketika di sebagian kalangan terpelajar menyerang Jokowi, tetapi di kalangan Wong Cilik justru menyukai Jokowi. Jumlah Wong Cilik ini jauh lebih banyak. Bukankah dalam pemilu, yang dihitung adalah jumlah (kuantitas) suara, bukan kualitas pemilih?" tanya dia.