Menperin diminta beri sanksi tegas produsen migor mbalelo

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita untuk mengumumkan produsen harga minyak goreng (migor) yang tidak memenuhi target produksi. Menurutnya, pengumuman penting dilakukan agar publik mengetahui persis masalah sebenarnya dari persoalan kelangkaan dan mahalnya harga migor curah di pasaran. 
 
Mulyanto menyebut, produsen migor yang mbalelo layak diberi sanksi agar persoalan migor ini dapat teratasi. Sebab, meskipun pasokan bahan baku melimpah, produksi migor masih langka. Akibatnya, harga di pasaran masih tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET). 

}Saya sendiri masih meyakini, permasalahannya bukan hanya di tingkat distributor, tetapi yang utama adalah di tingkat produsen. Laporan Kemenperin terakhir, menunjukkan bahwa jumlah produksi migor masih jauh di bawah angka kebutuhan harian yang 8 ribu ton per hari," kata Mulyanto dalam keterangannya, Minggu (8/5).

Mulyanto mengatakan seharusnya kebijakan pelarangan ekspor crude palm oil (CPO) membuat persediaan bahan baku untuk migor domestik akan berlimpah. Apabila kenyataannya migor masih langka maka patut diduga bahan baku tersebut tidak diolah menjadi migor tetapi hanya disimpan di tangki stok.

Dia mengatakan, apabila produsen tidak berkomitmen untuk memproduksi migor curah sesuai target kuota maka kebijakan pemerintah tetap tidak akan efektif.  Karenanya, Mulyanto mendesak Menperin untuk mengumumkan nama-nama produsen migor curah yang mbalelo tersebut dan memberi sanksi tegas. 

"Negara jangan mau dipermainkan segelintir pengusaha nakal ini dan mengorbankan pengusaha yang patuh. Pemerintah agar terbuka soal ini. Karena masyarakat pun dapat memberi sanksi sosial kepada produsen mbalelo tersebut dengan tidak membeli produk mereka lainnya," tegas politikus PKS ini.