Menteri crazy rich tidak jamin bersih dari korupsi

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bukhori Yusuf, menilai, "kemerdekaan finansial" seorang pejabat publik tidak menjamin yang bersangkutan tak melakukan tindak pidana korupsi. Dicontohkannya dengan bekas Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara serta eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Edy Prabowo.

Pernyataan tersebut merespons anggapan Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting Center (SMRC), Djayadi Hanan, di mana konglomerat (crazy rich) tak berorientasi korupsi saat menjabat. Ini pun disebut sebagai modal politik yang dimiliki para taipan.

"Kalau kita lihat kasus mensos dan menteri KP yang tertangkap tangan KPK, adalah orang secara finansial sudah pada titik puncak, tetapi justru mereka yang terjerat korupsi. Oleh karenanya, kemerdekaan finansial bukanlah jaminan orang tidak lagi melakukan korupsi," ujarnya saat dihubungi via pesan singkat, Senin (28/12).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik enam menteri dan lima wakil menteri Kabinet Indonesia Maju, pekan lalu. Beberapa di antara mereka yang diangkat merupakan konglomerat, yakni Sandiaga Salahuddin Uno dan M. Lutfi.

Sementara itu, KPK sebelumnya mencokok dua pembantu Jokowi, yakni Edhy dan Juliari. Mereka diamankan saat operasi klandestin dalam kasus berbeda.

Bagi Bukhori, mental dan disiplin keras dibaluti dengan rasa tanggung jawab terhadap amanah rakyat yang berpengaruh besar terhadap pejabat publik untuk terhindar dari prilaku koruptif. "Lingkungan dan sistem juga punya peran yang amat besar."

Sedangkan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha, khawatir terjadi konflik kepentingan apabila jabatan publik diisi pengusaha yang sudah mencapai kemerdekaan finansial. Apalagi, satu sama lain saling terkoneksi.

"Mereka (berpeluang) bekerja sama mencari keuntungan lewat posisinya untuk kepentingan masing-masing," tutur Egi. "Ini jelas mengkhawatirkan karena semestinya pejabat publik memiliki orientasi terhadap kepentingan umum."

Menurutnya, menteri crazy rich perlu transparan terhadap bisnis yang sedang digeluti. Hal itu untuk meminimalisasi konflik kepentingan terhadap arah dan kebijakan yang dikeluarkan.

"Paling minimal mereka declare bisnis yang dimiliki atau yang terafiliasi," tandas Egi.