PKS minta Menteri ESDM tidak teror masyarakat dengan isu kenaikan BBM

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mulyanto mengingatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk tidak latah ikut meneror masyarakat dengan isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji 3 kilogram (kg). Mulyanto meminta Arifin tidak mengeluarkan wacana yang bisa membuat masyarakat panik. 

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah dan DPR sama sekali belum pernah membahas rencana kenaikan harga BBM dan gas tersebut. 

"Padahal baru saja mahasiswa menggelar demonstrasi, di mana salah satu tuntutannya adalah soal BBM. Ini artinya pemerintah sangat tidak peka," ujar Mulyanto kepada Alinea.id, Jumat (15/4).

Di sela-sela rapat kerja Komisi VII DPR pada Rabu (13/4), Menteri ESDM menyatakan bahwa dalam jangka menengah dan panjang, pihaknya memiliki strategi untuk penyesuaian harga Pertalite, solar, dan gas melon 3 kg. Terkait  pernyataan Menteri Arifin tersebut, Mulyanto bilang, masyarakat harus tetap tenang, sebab hal itu merupakan strategi Kementerian ESDM dalam jangka menengah dan panjang, bukan strategi jangka pendek. 

"Dalam terminologi Bappenas (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), strategi jangka pendek bersifat tahunan, sementara strategi jangka menengah itu bersifat lima tahunan. Juga yang dipaparkan Menteri ESDM dalam raker tersebut adalah sebuah strategi umum, bukan sebuah rencana, apalagi sebuah usulan konkret kepada DPR," kata Mulyanto.

Mulyanto menegaskan, alasan itulah yanng membuat Komisi VII DPR menanggapi Arifin secara datar. Sebab, isu tersebut sama-sekali tidak masuk dalam kesimpulan rapat kerja.  

"Umumnya bila suatu isu itu penting dan konkret, maka sudah pasti akan masuk dalam kesimpulan rapat," tegas dia.

Menurut politikus PKS ini, terkait dengan penyesuaian harga energi bersubsidi yang langsung menyentuh masyarakat luas seperti solar dan gas elpiji 3 kilogram, pertimbangan yang utama adalah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, menurut Mulyanto, Sri Mulyani sudah menegaskan tidak akan menaikkan BBM tersebut, agar tidak terjadi market shock.

"Pertimbangan Menteri Keuangan tentu akan lebih komprehensif, karena melihat bukan saja sisi pengeluaran, akibat defisit transaksi berjalan dari sektor migas, tetapi juga sisi penerimaan negara karena mendapat durian runtuh dari kenaikan harga-harga komoditas ekspor, terutama batu bara, CPO (crude palm oil), tembaga, nikel, dan sebagainya," pungkas dia.