Meretas jalan menuju kursi Ketua Umum Partai Golkar

Pemilu 2019 telah usai. Partai Golongan Karya (Golkar) mulai berbenah secara internal. Partai berlambang pohon beringin ini akan menggelar musyawarah nasional (munas) pada Desember 2019.

Namun, ada wacana agar munas dipercepat. Salah satunya dari loyalis Setya Novanto, Aziz Samual. Pada Mei 2019, Aziz menyebut ada 25 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I yang meminta Airlangga Hartarto mundur dari kursi ketua umum. Sebab, ia dianggap gagal mencapai target Pemilu 2019.

Selain itu, politikus senior Partai Golkar Yorrys Raweyai berharap munas digelar sebelum Presiden Joko Widodo melantik kabinet yang baru. Wacana mempercepat munas tersebut disinyalir sebagai cara untuk menggoyang posisi Airlangga.

Masa jabatan Airlangga akan berakhir pada Desember 2019. Ia hanya melanjutkan posisi yang ditinggal Setya Novanto karena terjerat kasus korupsi proyek KTP elektronik.

Setnov—sapaan Setya Novanto—ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Juli 2017. Airlangga sendiri terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar melalui musyawarah nasional luar biasa pada 20 Desember 2017.

Pelaksana tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPP) Partai Golkar Sumatera Utara Ahmad Doli Kurnia Tandjung tak sepakat bila Airlangga didesak mundur. Ia pun tak setuju dengan wacana mempercepat munas Partai Golkar.

“Terkait pelaksanaan munas, DPD Partai Golkar Sumut taat terhadap konstitusi dan jadwal munas yang memang harus dilaksanakan di akhir masa bakti. Tidak dimajukan dan tidak pula diundur,” kata Doli saat duhubungi Alinea.id, Jumat (28/6).

Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar, pelaksanaan munas memang digelar pada Desember 2019. Ia pun berharap, pelaksanaan suksesi pucuk pimpinan partai yang kental warna kuning ini tetap dilaksanakan sesuai jadwal.

Airlangga dianggap berhasil

Doli menganggap, Airlangga sudah berhasil menjadi nakhoda bagi partai berlambang beringin. Menurutnya, di tengah masa transisi, Airlangga mampu mempertahankan posisi Partai Golkar sebagai pemenang kedua Pemilu Legislatif 2019. Perolehan suara Partai Golkar pada pileg terbilang besar, yakni 85 kursi.

“Itu jumlah kursi kedua terbesar di DPR RI,” kata dia.

Memang ada penurunan dalam perolehan kursi di DPR. Akan tetapi, Doli berpendapat, Partai Golkar masih sangat beruntung.

Sebab, menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, partai yang berdiri pada 2o Oktober 1964 ini diprediksi hanya akan memperoleh suara nasional sekitar 6% hingga 9%. Perkaranya, beberapa politisi Partai Golkar terjerat masalah hukum.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini Ace Hasan Syadzily mempertanyakan suara desakan mundur Airlangga.

Menurutnya, desakan mundur dari kader daerah hanya klaim sepihak. Anggota Komisi VIII DPR ini mengatakan, partai tempatnya bernaung hingga kini masih solid mendukung Airlangga sebagai ketua umum.

“Beberapa DPD itu DPD mana saja? Itu hanya klaim. Di internal tidak pernah ada gejolak, apalagi desakan agar Airlangga mundur,” kata Ace saat dihubungi, Jumat (28/6).

Ace memandang, alasan mendesak Airlangga mundur dari kursi pimpinan partai, tidak realistis. Selama sekitar 1,5 tahun, menurut Ace, capaian Airlangga patut diapresiasi. Salah satunya mengantar kader terbaik Partai Golkar, Bambang Soesatyo, sebagai Ketua DPR.

Selain itu, Partai Golkar menjadi partai pemenang kedua, mengalahkan Partai Gerindra yang mengusung sendiri calon presiden. Ace pun mengatakan, sejak reformasi, Partai Golkar belum pernah berhasil memenangkan kontestasi pilpres.

“Baru pada 2019 Golkar dapat memenangkan presiden, yakni Golkar mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Ini patut kita apresiasi,” ujar Ace.

Dihubungi terpisah, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menganggap, desakan mundur terhadap Airlangga adalah dinamika biasa dalam kontestasi menjelang munas.

“Saya kira itu hal yang lazim dari dinamika internal partai,” kata Syamsuddin ketika dihubungi, Jumat (28/6).

Syamsuddin menilai, memimpin Partai Golkar tak mudah. Ia melihat, meski terjadi penurunan jumlah suara, Airlangga cukup berhasil memimpin partai dalam waktu yang singkat. Faktor penurunan suara itu, menurut Syamsuddin, lantaran ada banyak partai yang berlaga.

“Tidak hanya Golkar, PDIP sebagai pendukung utama pasangan Jokowi-Ma’ruf juga mengalami kenaikan tipis dari pemilu sebelumnya. Keberhasilan Airlangga juga sangat signifikan dengan masa kepemimpinan yang sangat singkat,” kata dia.

Ia mengatakan, dengan keberhasilan itu, peluang Airlangga untuk kembali memegang puncak pimpinan Partai Golkar masih besar. Terkait tak ada tradisi Ketua Umum Partai Golkar yang menjabat dua periode, menurut Syamsuddin itu bukan masalah penting.

“Tergantung kepada dinamika partai. Menurut saya, selama ada legacy yang baik bisa saja terpilih lagi meskipun di luar tradisi dalam Golkar,” katanya.

Dukungan untuk Bamsoet

Selain Airlangga, nama Ketua DPR sekaligus Wakil Koordinator bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo atau Bamsoet santer kuat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Bamsoet mengklaim dirinya mendapat dukungan dari berbagai pihak. Menurut dia, hari ini (28/6), dirinya kedatangan tamu dari DPD Partai Golkar dari Kepulauan Riau, Kepulauan Seribu, Jawa Barat, Maluku, Papua Barat, dan Maluku Utara di kantornya.

"Beliau-beliau ingin menyampaikan dukungan dan mendorong saya untuk maju menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar," ujarnya saat ditemui di kompleks Gedung DPR, Jakarta, Jumat (28/6).

Bamsoet mengatakan, untuk bisa menjadi Ketua Umum Partai Golkar, ia harus memperoleh suara dari DPD Partai Golkar tingkat I dan II (provinsi dan kabupaten/kota). Bamsoet pun berencana menemui Airlangga, usai dirinya merasa yakin untuk mencalonkan diri.

“Saya akan menyampaikan niat saya kepada ketua umum. Saat ini saya masih mempertimbangkan," tuturnya.

Terkait waktu pelaksanaan munas, Bamsoet tak mempersoalkannya. Namun, ia menyarankan agar dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, perlu kemantapan partai sebelum masuk ke dalam konsolidasi partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf.

“Sebaiknya (munas) sebelum Oktober. Sebelum pemerintahan baru berjalan, konsolidasi partai pemerintah harus sudah selesai, sehingga presiden ke depan tidak lagi diganggu oleh urusan internal partai,” kata Bamsoet.

Sebelumnya, Bamsoet mengatakan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung mendukungnya untuk maju dalam pertarungan Ketua Umum Partai Golkar. Selain Akbar, Bamsoet mengaku sudah bertemu dengan politikus Partai Golkar senior lainnya, yakni Jusuf Kalla dan BJ Habibie.

Salah satu pimpinan DPD yang mendatangi dan mendukung Bamsoet maju sebagai calon ketua umum adalah Ketua DPD Partai Golkar Cirebon Toto Sunanto. Menurut Toto, sosok Bamsoet dinilai punya kapasitas untuk memegang tampuk pimpinan Partai Golkar.

“Kami dari Kota Cirebon mendukung secara penuh untuk pencalonan Bamsoet. Mudah-mudahan dipimpin Bamsoet ini ada perubahan di Golkar,” kata Toto di Jakarta, Jumat (28/6).

Peluang Bamsoet

Pengamat politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah mengatakan, politik internal Partai Golkar sejauh ini konsisten memilih ketua umum dengan kapasitas pragmatis. Artinya, tokoh yang paling mampu mengamankan posisi partai di pemerintahan dan punya daya tawar yang tinggi.

“Sehingga Golkar selalu diperhitungkan, dan tidak terdikte pemerintah,” ujar Dedi saat dihubungi, Jumat (28/6).

Munculnya nama Bamsoet sebagai calon ketua umum, kata Dedi, bisa saja kader melihat sosok Bamsoet dapat diandalkan dalam menjalani dua hal tadi. Selain itu, menurut Dedi, Airlangga Hartarto bukanlah pilihan normatif kader, tetapi hanya penerus ketua umum sebelumnya.

“Menariknya, ada semacam dorongan untuk kongres lebih cepat dari yang seharusnya. Hal ini memiliki tafsir bahwa kader menginginkan adanya tawar menawar dengan pemerintah, terkait distribusi kekuasaan sebelum Oktober nanti,” ucap Dedi.

Dedi menuturkan, bagi para kader, Airlangga hanya punya kapasitas keterbukaan, yakni membawa Partai Golkar ke pusara pemerintahan. Namun, ia lemah dalam hal negosiasi politik.

“Sehingga terkesan berada dalam dikte presiden atau bahkan PDIP,” ujarnya.

Di sisi lain, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menganggap, desakan agar Airlangga mundur tak lepas dari manuver Bambang Soesatyo yang sudah gembar-gembor untuk maju merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar.

Menurut Ujang, desakan yang menginginkan dilakukan munas merupakan cara lain bagi kandidat untuk mendongkel posisi Airlangga.

“Bamsoet ini kan posisi masih Ketua DPR. Kalau dipercepat akan memudahkan untuk mendapat posisi ketum. Kalau posisinya sudah tidak sebagai Ketua DPR, akan sulit bagi Bamsoet untuk menyaingi Airlangga,” kata Ujang saat dihubungi, Jumat (28/6).