Misi sulit kubu oposisi menyabet kursi Ketua MPR

Meskipun telah memastikan diri berada di kubu oposisi, Partai Gerindra memberanikan diri ikut terjun dalam perebutan kursi Ketua MPR. Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid, kursi Ketua MPR RI akan tepat ditempati kader partainya sebagai syarat rekonsiliasi dengan kubu Jokowi. 

"Ketua MPR (dari) Gerindra, Ketua DPR (dari) PDI-Perjuangan, Presidennya Joko Widodo. Komposisi ini tanpa harus menunggu peta koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan nantinya," kata Sodik melalui keterangan tertulis yang diterima Alinea.id, Jumat (19/7)

Sodik memperkuat pernyataan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya. Menurut Muzani, tak tertutup kemungkinan PDI-Perjuangan satu paket bersama Gerindra dalam menyusun kandidat pimpinan MPR. "Peluangnya masih terbuka semua. Sebelah sini, sono. Semua masih cair," ujar dia. 

Namun demikian, menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, belum membahas secara resmi kursi pimpinan di lembaga legislatif. "Karena waktunya masih lama," kata Dasco. 

Tak hanya Gerindra, kursi Ketua MPR RI ternyata juga diincar Partai Amanat Nasional (PAN). Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay, mengatakan terbuka peluang posisi Ketua MPR jatuh ke kader parpol di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) atau pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Pada periode yang lalu, PAN terbukti bisa meraih kursi Ketua MPR. PAN tentu akan melakukan komunikasi aktif dalam perhelatan politik di DPR dan MPR. Meski demikian, PAN akan mengukur sejauh mana kekuatan yang dimiliki dalam percaturan tersebut," ujarnya.

Seperti Gerindra, PAN merupakan salah satu parpol pengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Meskipun digadang-gadang bakal segera merapat ke KIK, PAN saat ini masih berstatus sebagai partai oposisi pemerintahan. 

Saleh mengatakan, setiap anggota DPR dan anggota DPD RI berhak diajukan menjadi Ketua MPR RI. Menurut dia, MPR adalah perwujudan kedaulatan rakyat yang berasal dari DPR dan DPD. 

Karena itu, Saleh menilai, wajar jika Gerindra pun 'ngebet' menempatkan kadernya sebagai penguasa kursi Ketua MPR. "Mereka juga berhak mengajukan untuk menjadi Ketua DPR. Dipilih atau tidak, itu tergantung komunikasi lintas parpol yang akan mereka lakukan," katanya.

Hadapi Golkar

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai sulit bagi Gerindra menyabet kursi Ketua MPR dari parpol-parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf. Apalagi, Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah jauh-jauh hari menyatakan mengincar kursi tersebut. 

"Gerindra mengatasnamakan rekonsiliasi, tapi agak berat karena Golkar akan ngotot untuk mendapatkan kursi itu. Bahkan, Golkar mematok harga mati sebenarnya," ujar Adi Prayitno di Jakarta, Minggu (21/7).

Adi mengatakan, Gerindra dan partai lainnya yang mengincar kursi Ketua MPR RI harus punya argumentasi yang kuat untuk mengalahkan klaim PKB dan Golkar. Jika parameternya kiprah di Pileg 2019 dan Pilpres 2019, menurut dia, Golkar dan PKB jauh lebih berhak ketimbang parpol kubu oposisi. 
 
"Golkar merasa pantas mendapatkan kursi itu karena selain perolehan suara pada pileg juga all out mendukung Presiden. Jadi, susah kemungkinan bagi Gerindra untuk mendapatkan peluangnya,” kata dia. (Ant)