logo alinea.id logo alinea.id

Muhammadiyah: Masyarakat sudah lelah dengan ketegangan politik

Saat ini situasi politik tampak sedang tidak kondusif dalam konteks nasional.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Selasa, 28 Mei 2019 21:31 WIB
Muhammadiyah: Masyarakat sudah lelah dengan ketegangan politik

Pimpinan Pusat Muhammadiyah terus mengamati situasi dan kondisi pasacapenetapan hasil Pemilu 2019. Muhammadiyah menyayangkan situasi politik usai gelaran pemilu yang ternyata tidak semakin dingin, malah makin panas. Terlebih pada 21 dan 22 Mei 2019 terjadi aksi massa yang menimbulkan kerusuhan.

“Pertama kami sangat menyayangkan bahwa peristiwa politik pascapemilu ini. Ternyata tidak semakin dingin namun sebaliknya,” kata Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah, Abdul Mui, di Jakarta pada Selasa, (28/5).

Abdul mengatakan, saat ini situasi politik tampak sedang tidak kondusif dalam konteks nasional. Setelah kerusuhan 21-22 Mei, kecemasan ihwal masa depan demokrasi dan keamanan Indonesia juga begitu tinggi. Bahkan di mata dunia.

Oleh sebab itu, PP Muhammadiyah disebut Abdul mengimbau semua pihak, khususnya elit politik untuk dapat memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai politik, golongan, dan pribadi. 

"Pasalnya sekarang ini sejatinya masyarakat sudah sangat lelah atas berbagai kekerasan dan ketegangan yang timbul dalam arus politik sekarang," ujarnya.

Menurutnya, masyarakat saat ini perlu ketenangan, keamanan dan jaminan masa depan negara yang lebih baik. Setelah ditetapkan pemenang Pemilu 2019, kata Abdul, seharusnya tidak relevan lagi masyarakat terpecah menjadi pendukung paslon 01 atau 02. “Sekarang saatnya 00. Dari awal lagi,” ucap Abdul.

Abdul mendukung terkait persoalan pemilu dikembalikan pada mekanisme hukum yang berlaku. Pihaknya mengapresiasi upaya paslon nomor urut 02, Prabowo Subainto-Sandiaga Uno yang menempuh jalur konstitusional lewat Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggugat hasil pemilu. 

"Pak Prabowo dan Pak Sandi juga sudah menyampaikan gugatan kepada MK, dan itu saya kira sebuah langkah hukum yang sangat kita hormati," ujarnya.

Sponsored

Menurut Abdul, sikap Prabowo-Sandi yang demikian itu merupakan sebuah langkah yang demokratis. Adapun saat ini yang diperlukan hanyalah kesabaran semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada MK bekerja sebaik-baiknya.

Kepada MK, Abdul mengingatkan, untuk bekerja secara profesional, independen, dan tidak takut oleh tekanan pihak mana pun. Sebab, pada dasarnya MK menjadi tempat penyelesaian masalah konstitusional yang terakhir.

“Karena keputusan MK itu bersifat final, dan kerena itu jika nati MK telah menetapkan hasilnya diharapkan tidak lagi ada aksi-aksi.” ujarnya.

Selain itu, Abdul menambahkan, masyarakat diharapkan bisa secara dewasa, arif, dan bijaksana menerima keputusan MK sebagai konsekuensi dari penyelesaian politik dan hukum terkait persoalan Pemilu 2019.

Namun demikian, Abdul menyebut tak ada salahnya bagi kedua paslon untuk saling bertemu. Apalagi saat ini menjelang perayaan Idul Fitri. Hal ini olej Muhammadiyah sudah berkali-kali disampaikan, baik secara kelembagaan maupun personal oleh elemen bangsa. 

“Kami sangat berharap agar sebelum Idul Fitri ini sudah ada pertemuan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pertemuan itu tidak harus mengambil suatu keputusan yang bersifat politik, tetapi bertemu saja itu sudah baik,” kata Abdul.

“Kita pakai istilah silaturahim saja lah. Karena ada yang keberatan dengan istilah rekonsialisasi. Alasannya karena merasa tidak pernah ada konflik. Tapi kalau silaturahmi itu bisa kita lakukan dalam situasi yang bagaimanapun juga.”

Lebih lanjut, abdul mengatakan, Muhammadiyah meyakini dengan adanya silaturahmi antara kedua belah pihak, rakyat akan sangat tenang. “Apalagi sampai ada kesepakatan politik, atau mungkin tausyiah politik bersama yang dibuat oleh kedua belah pihak,” ucapnya.