Munas PPP urung deklarasi cawapres

Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diselenggarakan di Semarang selama dua hari, belum juga memutuskan nama kader yang akan diusung sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019. PPP menilai deklarasi cawapres saat ini lebih banyak mudaratnya. 

Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani mengatakan, munas PPP tidak mengusulkan atau menyebutkan nama cawapres. Namun Arsul menyebut bahwa kriteria cawapres adalah sosok yang mempunyai kapasitas dan kompetensi intelektual yang memadai, termasuk memahami persoalan-persoalan nasional. 

Ia menjelaskan para alim ulama yang hadir pada munas sangat melihat aspek mudarat dan manfaatnya terkait dengan penyebutan nama cawapres yang akan diusung partai berlambang kakbah itu. Munas memandang belum saatnya untuk disampaikan sekarang terkait pencalonan cawapres. 

"Karena kalau disampaikan sekarang akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, akibatnya akan menimbulkan reaksi-reaksi dari parpol koalisi pendukung Pak Jokowi," kata Arsul seperti dikutip Antara.

Para alim ulama PPP, kata dia, berkomitmen bahwa nama cawapres tidak dilakukan dalam waktu dekat karena dinilai justru akan menimbulkan kegaduhan politik baru. Penyebutan cawapres bahkan disepakati setelah urusan pilkada selesai. 

Asrul mengakui, pada Munas Alim Ulama PPP yang berlangsung sejak kemarin hingga hari ini (14/4) kadernya mengusulkan untuk mendorong Ketua Umum PPP Romahurmuziy juga sebagai cawapres. Meski begitu, mayoritas berpendapat belum saatnya untuk menyebut nama cawapres sebab masih dimusyawarahkan dengan partai koalisi dan Presiden Joko Widodo. 

PPP memandang kepemimpinan Republik Indonesia kedepan tetap perlu mempertahankan duet antara nasionalis dengan agamis. Plus, menolak paham-paham yang ingin mengganti empat konsensus bernegara.