Kubu Bamsoet ancam gelar Munas tandingan

Jelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, tensi merebut kursi ketua umum makin tinggi. Dua kubu yang saling bersaing menjadi ketum saling klaim munas sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). 

Ketua Tim Penggalangan Opini dan Media Bambang Soesatyo (Bamsoet) Cyrillus Kerong mengatakan, pihaknya memberikan waktu 3-4 hari kepada Airlangga Hartarto dan Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional (Munas) untuk memperbaiki tata cara pelaksanaan Munas sesuai AD/ART.

Jika tidak, kata dia, pihaknya akan menggelar Munas tandingan yang disebutnya sesuai dengan AD/ART.

"Kalau dalam 3-4 hari ada perubahan, kami akui (proses Munas). Tapi Kalau tidak ada perubahan, maka kami akan melaksanakan Munas sesuai AD/ART. Jadi saya ingatkan Munas tandingan," kata Cyrillus dalam konferensi pers pada Jumat (29/11).

Cyrillus mengatakan, ultimatum ini bukan tanpa sebab. Dia menyebut, proses persiapan Munas dengan agenda pemilihan ketua umum banyak melanggar AD/ART Partai Golkar.

Salah satu contohnya ialah soal mekanisme pencalonan yang diatur dalam Pasal 50 AD/ART Golkar. Pasal ini menjelaskan, pemilihan ketua umum DPP dilakukan secara langsung oleh peserta musyawarah melalui tahapan penjaringan, pencalonan, dan pemilihan.

Namun, kata dia, justru tiga tahap ini tidak dilaksankan sebagaimana mestinya. Misalnya, pada fase pencalonan dimana Steering Committee menetapkan melalui mekanisme penjaringan lewat 30% rekomendasi tertulis, bukan melalui forum Munas.

"Jadi syaratnya adalah you jangan melanggar. Kalau you melanggar, minggir, ganti kami yang melaksanakan," tegasnya.

Cyrillus mengatakan ancaman menggelar Munas ini bukan gertak sambal. 

"Oh ini serius. Kami tidak pernah tidak serius," pungkasnya.

Hal yang sama diungkap Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar Viktus Murin yang juga orang dekat Bamsoet. Dia mengatakan, saat ini tengah memantau dan menguji apakah proses Munas sesuai AD/ART atau tidak.

"Pada saatnya kami menentukan sikap, apakah kami harus mengikuti ini atau tidak. Sekarang, dari hari ke hari, peningkatan pelangaran semakin naik," ujar Viktus.

Kubu calon petahana Airlangga Hartarto dan kubu penantang terlibat perdebatan. Syarat memperoleh dukungan 30% tertulis dari pemilik suara untuk maju menjadi ketum, diprotes Bamsoet dan loyalisnya.

Loyalis Airlangga beralasan tata cara atau mekanisme pencalonan itu diklaim disepakati dalam rapat pleno di DPP Golkar, kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bahkan mekanisme itu merupakan keinginan mayoritas kader.