NasDem anggap DPRD Jakarta tidak fokus awasi kinerja Anies

Politikus Partai NasDem, Bestari Barus, menganjurkan DPRD DKI Jakarta memperbanyak bimbingan teknis (bimtek) lantaran kritik yang dilayangkan dewan periode ini tanpa arah dan tidak fokus mengawal realisasi janji kampanye Gubernur Anies Baswedan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

"Janji politik gubernur, kan, dituangkan dalam RPJMD (rancangan pembangunan jangka menengah daerah). Anies ini sudah memimpin Jakarta tiga tahun, tapi dewan enggak pernah 'mengawal' itu," ucapnya saat dihubungi, Selasa (20/10).

"DPRD justru banyak mengomentari hal-hal yang remeh-temeh. Enggak pernah substantif. Kritiknya juga kadang misleading. Makanya, saya sarankan dewan memperbanyak bimtek biar pengetahuannya ter-upgrade," sambungnya mencibir.

Dirinya lantas mencontohkan dengan kritik politikus "Kebon Sirih" terhadap kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Saat opsi karantina kesehatan tersebut dilaksanakan, menurutnya, dewan cenderung berkomentar berdasarkan asumsi semata.

"Padahal, pemprov (pemerintah provinsi) merumuskan kebijakannya dengan mempertimbangkan rekomendasi para pakar, seperti ahli kesehatan masyarakat UI (Universitas Indonesia)," jelasnya.

Bagi Bestari, pengawasan terhadap kinerja eksekutif tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Alasannya, target program kerja telah diperinci (breakdown) hingga per tahun anggaran.

Target itu kemudian mesti diselaraskan dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). "Dewan mesti koreksi tambah kurang saat pembahasan, apakah mereka yakini sudah sejalan dengan RPJMD," katanya.

"Kalau nantinya kinerja pemprov menyimpang dari RPJMD karena minimnya pengawasan, DPRD patut disalahkan. Enggak boleh dewan cuma kritik jelang pergantian kepala daerah. Salah mereka," tegasnya.

Dia menyatakan demikian lantaran dewan bertanggung jawab kepada konstituennya. "Masyarakat juga harus 'dicerdaskan' melalui kritik bermutu. Jangan cuma asbun (asal bunyi)," tandas Bestari.