sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Nasdem ingin eks pendukung 02 diuji komitmennya

Berkaca dari sikap PAN selama tergabung dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK, yang ternyata memainkan standar ganda di parlemen

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Minggu, 21 Jul 2019 00:10 WIB
Nasdem ingin eks pendukung 02 diuji komitmennya

Jika partai eks pendukung Prabowo-Sandi ingin bergabung dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf, maka perlu diuji komitmennya agar tak berkhianat dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. 

"Jadi kalau ingin bergabung, tentu perlu dilihat sumbangsihnya untuk memperkuat kabinet. Lalu bagaimana cara memitigasi potensi hambatan kabinet," kata Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/7).

Johnny berkaca dari sikap PAN selama tergabung dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK, yang ternyata memainkan standar ganda di parlemen.

Namun Johnny mengatakan, opsi penarikan oposisi menjadi koalisi sebenarnya bukan lagi prioritas bagi pemerintah Jokowi-Ma'ruf. Apalagi situasi sekarang berbeda dengan periode 2014. Kala itu secara politik Jokowi kalah 'power' di parlemen, tetapi saat ini Jokowi perkasa di parlemen maupun eksekutif.

"Sekarang sudah kuat. Presidennya kuat, keterpilihannya lebih dari 55%,  parlemennya juga kuat dengan lebih dari 60%. Jadi tidak ada lagi hambatan," katanya.

Sikap PAN pun belum jelas apakah ingin merapat ke barisan pemerintah atau di luar pemerintah. Hal itu setidaknya terlihat dari pernyataan Sekjen PAN Eddy Soeparno yang tak mau menjawab secara lugas, kala ditanyakan apakah akan bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Kami mendukung pemerintah untuk kebijakan pro rakyat,  pro pembangunan, dan lain-lain. Tapi kalau memang ada yang harus dikritisi, diluruskan, itu akan kami lakukan. Jadi bagi kami, dikotomi oposisi atau tidak, rasanya tidak penting. Sikap kami sudah jelas kok seperti apa," katanya.

Menyikapi hal tersebut, peneliti politik Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menyatakan, kondisi ini merupakan cacat bawaan dari sistem presidensial berbasis multi partai. Posisi oposisi sangat mudah melemah, karena lobi partai pemenang pemilu yang sangat cair.

Sponsored

"Dalam sistem presidential multipartai cenderung cair, potensi ke luar masuk koalisi adalah salah satu cacat bawaan. Fenomena itu yang kita alami. Dalam skema sistem presidential multi partai, tawar oposisi itu lemah, beda dengan parlementer yang kekuatan oposisi kuat, dia bisa mengganti pemerintahan ketika suaranya tidak diperhatikan. Makanya sekarang presidential oposisi tidak terlalu diminati.  Sampai saat ini, sejauh yang saya ikuti tidak ada parpol yang percaya diri menepuk dada sebagai oposisi," katanya.

Setidaknya terdapat dua partai eks pendukung Prabowo-Sandi yang sedang mencoba menimbang masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf, yakni PAN dan Demokrat. Kedua partai itu, belum terlihat jelas sikapnya menyikapi kekalahan Prabowo-Sandi.

"Gerindra dan PKS pasti memilih sikap tegas menjadi oposisi. Kalau Demokrat dan PAN belum dan itu sih sah-sah saja,"ujarnya.

Syamsudin pun memberi saran kepada Presiden terpilih Joko Widodo untuk tak banyak memasukkan partai politik ke kabinet. Hal itu akan membuat komposisi kabinet terlalu dominan dengan kekuatan politik dan berisiko mengesampingkan unsur keahlian.

Ada baiknya komposisi kabinet Jokowi-Ma'ruf lebih mengutamakan aspek keahlian ketimbang aspek politik. "Saya usulkan 60% keahlian 40 % dari basis politik," katanya. 

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid